Prabowo: 12 Bulan ke Depan Masa Kritis Energi, Subsidi BBM Tetap untuk 80% Rakyat

HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional dalam periode krusial satu tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Presiden menilai 12 bulan ke depan merupakan fase penentu dalam menjaga ketahanan energi di tengah tekanan global.

“Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini. Setelah itu, kita akan menjadi sangat kuat,” ujar Prabowo.

Untuk menghadapi periode tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian konsumsi energi, terutama bahan bakar, guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan nasional.

Di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap harga energi, Presiden menegaskan posisi Indonesia relatif stabil.

Ia menyebut hasil evaluasi data menunjukkan kondisi nasional masih terkendali, meski tetap menghadapi tantangan.

“Kita mampu mengendalikan arah dan menghadapi situasi yang berbahaya,” tegasnya.

Dalam arah kebijakan energi, Presiden memastikan bahwa subsidi bahan bakar akan tetap dipertahankan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, sekitar 80 persen rakyat Indonesia akan tetap mendapatkan perlindungan melalui skema subsidi tersebut.

“BBM bersubsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil dan masyarakat miskin,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa kelompok ekonomi mampu diharapkan membayar energi sesuai harga pasar sebagai bagian dari keadilan distribusi subsidi.

Krisis Global Jadi Momentum Reformasi Energi

Presiden juga mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman krisis besar di tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air, sebagaimana telah lama diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda pembangunan global.

Ia menilai kondisi tersebut justru harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri dan energi terbarukan.

“Krisis adalah peluang. Kita harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, dan tidak boleh ada kebocoran,” tegas Presiden.

Pemerintah menargetkan kebijakan energi ke depan tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan energi dalam jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup efisiensi konsumsi, penguatan tata kelola, serta percepatan transisi energi agar Indonesia lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global. (ren)