Pramono: Tanpa Data Akurat, Kebijakan Pemerintah Bisa Salah Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting karena Jakarta masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 16,67 persen.
HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan Ibu Kota. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis.
Hal itu disampaikan Pramono saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Pramono, hampir seluruh kebijakan penting Pemprov DKI, mulai dari pembangunan, penanganan persoalan sosial, hingga penyusunan program ekonomi, selalu mengacu pada data statistik yang diterbitkan BPS.
“Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan,” ujar Pramono.
Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting karena Jakarta masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 16,67 persen.
Karena itu, kualitas data yang dihasilkan tidak hanya menentukan arah pembangunan Jakarta, tetapi juga menjadi gambaran kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Pramono menyebut kondisi ekonomi Jakarta saat ini menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan terakhir, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen, sementara tingkat inflasi berada di angka 2,78 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Menurutnya, data statistik juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026, yang menjadi dasar pemerintah menentukan program lanjutan.
Karena itu, Pramono mengajak masyarakat yang menjadi responden sensus memberikan informasi secara jujur agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menyusun kebijakan.
“Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan digunakan untuk memperkuat berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga penyempurnaan program perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus, Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga jajaran RT dan RW agar aktif menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi melalui berbagai kanal komunikasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan basis data ekonomi terbaru yang menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Sensus Ekonomi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk menyukseskannya. Data yang dihasilkan akan menjadi data terkini dan paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali,” ujar Amalia.
Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk menjaga keamanan data, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri.
Menurut Amalia, data yang terkumpul akan menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. (iin)
