Minyak Dunia Tembus US$118, Menkeu Purbaya Evaluasi APBN dan Pemerintah Siapkan Program Motor Listrik

HALLONEWS.ID – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan memantau perkembangan harga energi global sebelum memutuskan langkah penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi selama satu bulan ke depan untuk menilai dampak lonjakan harga minyak terhadap kondisi fiskal nasional.

“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Harga Minyak Dunia Tembus US$118

Harga minyak mentah global terus merangkak naik setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas.

Minyak mentah jenis Brent Crude dilaporkan menyentuh US$118 per barel, level tertinggi sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, ketika Brent berada di kisaran US$64 per barel, sementara US WTI berada di sekitar US$57,87 per barel.

Meski demikian, Purbaya menilai kenaikan harga minyak global masih belum secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rata-rata harga minyak saat ini masih berada di bawah ambang maksimal yang dapat ditoleransi oleh APBN.

“Kami monitor terus dan saya tidak akan terlambat mengambil keputusan jika diperlukan,” katanya.

Risiko Tekanan pada Defisit APBN

Sebagai catatan, dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan pada US$70 per barel.

Berdasarkan analisis sensitivitas Kementerian Keuangan, setiap kenaikan US$1 per barel pada ICP berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Jika harga minyak bertahan di level sekitar US$92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila tidak ada intervensi pemerintah.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil langkah mitigasi agar lonjakan harga energi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

MPR Ingatkan Risiko Impor Energi

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak global dapat meningkatkan tekanan terhadap APBN Indonesia.

Menurut Eddy, asumsi harga minyak dalam APBN adalah US$70 per barel dengan target defisit sekitar 2,68 persen terhadap PDB.

“Jika harga minyak naik di atas 100 dolar AS per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus lebih dari 3,6 persen,” kata Eddy.

Ia juga menyoroti potensi persaingan global dalam mendapatkan pasokan energi.

Negara-negara besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan diperkirakan akan mencari alternatif pasokan minyak ke negara seperti Nigeria, Angola, dan Brasil.

Situasi tersebut dapat membuat Indonesia harus bersaing dengan negara-negara besar dalam memperoleh suplai energi.

Pemerintah Dorong Konversi Motor Listrik

Di tengah tekanan harga energi global, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Menurut Bahlil, pemerintah akan memberikan dukungan finansial atau insentif sebagai pendorong bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya,” ujar Bahlil.

Namun demikian, target jumlah kendaraan yang akan dikonversi serta besaran insentif masih akan dibahas lebih lanjut oleh Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang baru dibentuk pemerintah.

Program konversi kendaraan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan tingkat polusi.

Pemerintah menargetkan percepatan transisi energi dapat dilakukan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penggunaan energi bersih di Indonesia. (ren)