Pemerintah Bakal Bangun Rusun MBR pada Lahan yang 218 KK Duduki di Depok
Sebanyak 218 KK duduki lahan negara di Depok. Pemerintah siapkan rusun MBR di lahan 45 hektare untuk tekan backlog 170 ribu rumah.
HALLONEWS.ID – Pemerintah akan menggarap lahan negara seluas sekitar 45,06 hektare di Kota Depok, Jawa Barat, untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lahan milik Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) dan Radio Republik Indonesia (RRI) itu dinilai strategis, namun sebagian masih diduduki secara ilegal oleh ratusan warga.
Sedikitnya 218 kepala keluarga (KK) tercatat menempati sebagian area tersebut tanpa dasar hukum. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum proyek hunian vertikal itu direalisasikan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi tersebut pada Sabtu (7/3/2026). Ia didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, serta jajaran Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan serta BMN Kementerian Komunikasi dan Digital.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat rencana pembangunan rusun sebagai solusi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang semakin padat.
Secara rinci, lahan yang disiapkan terdiri dari 30,086 hektare milik Komdigi, dengan sekitar 24,707 hektare masih berupa lahan kosong, serta 14,97 hektare milik RRI, di mana sekitar 9,62 hektare belum terbangun. Pemerintah menilai kawasan ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai hunian vertikal berskala besar.
Selain luas, faktor aksesibilitas menjadi keunggulan kawasan tersebut. Lokasinya hanya sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda. Di sekitarnya juga tersedia fasilitas publik seperti pasar, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta sekolah dari tingkat SD hingga SMA.
Maruarar menyebut pembangunan rusun di lokasi ini diharapkan mampu menekan backlog perumahan di Kota Depok yang terus membengkak seiring pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan agar hunian tersebut dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan melalui FLPP dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, dan cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,” ujar Maruarar dikutip dari laman Kemen PKP.
Selain itu, penghuni rusun nantinya juga akan mendapatkan tarif sosial untuk layanan dasar, seperti listrik dan air, agar biaya hidup tetap terjangkau.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengakui kebutuhan rumah di kotanya masih sangat tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu warga Depok belum memiliki hunian.
Pemkot Depok, kata dia, siap mendukung penuh rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan agar proyek bisa segera berjalan.
“Kami siap memberikan dukungan agar pembangunan ini bisa segera terealisasi, karena kebutuhan rumah masyarakat Depok masih sangat besar,” ujarnya.
Pemerintah berharap pemanfaatan lahan negara ini tidak hanya mengatasi persoalan backlog perumahan, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi antarinstansi dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (gaa)
