Dedie Rachim Lantik 15 Pejabat Pemkot Bogor, Tekankan Akselerasi SIMASDA hingga Pengawalan Proyek Strategis
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melantik 15 pejabat administrator dan pengawas. Rotasi dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi serta mempercepat program strategis, mulai dari SIMASDA hingga pembangunan PSEL.
HALLONEWS.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melantik dan mengalihkan tugas 15 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pelantikan berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (17/7/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari tour of duty di lingkungan Pemkot Bogor sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.
Adapun pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Sosial, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Kecamatan Tanah Sareal, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Kota Bogor, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkukmdagin, Satpol PP, serta sejumlah kelurahan.
Dedie Rachim menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar usulan atau permintaan pihak tertentu.
“Keinginan masyarakat itu datangnya bertubi-tubi. Jadi saya akan terus melaksanakan proses rotasi, mutasi, maupun promosi dalam waktu dekat dengan penuh harapan agar apa yang diharapkan masyarakat terwujud,” ujar Dedie.
Menurutnya, penempatan pejabat harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik sekaligus memastikan Pemerintah Kota Bogor dapat bekerja sesuai harapan masyarakat.
Dedie juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dan fokus menjalankan berbagai program prioritas, baik program strategis Kota Bogor maupun program nasional.
Program tersebut mencakup sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, pengelolaan aset, kewilayahan, pendidikan, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Khusus kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dedie meminta percepatan implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) agar seluruh aset milik Pemerintah Kota Bogor dapat terdigitalisasi dan terpantau secara menyeluruh.
Menurutnya, digitalisasi aset akan mempermudah pemerintah dalam memetakan aset yang telah dimanfaatkan, aset yang masih perlu dioptimalkan, hingga lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensi pengembangan.
“Setelah ini dilakukan percepatan, maka bisa terlihat mana yang sudah termanfaatkan dengan baik, mana saja yang harus ditingkatkan, mana lokasi strategis. Aset itu kan ada ribuan, makanya harus tersistem, harus didigitalisasi,” katanya.
Ia menambahkan, sistem tersebut nantinya akan menjadi basis data aset Kota Bogor yang terintegrasi dengan command center, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan terukur.
Selain meningkatkan tata kelola pemerintahan, aset daerah juga diharapkan mampu dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada sektor lingkungan hidup, Dedie meminta jajarannya mengawal pembangunan dua proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni PSEL Galuga untuk kawasan Bogor Raya dan PSEL Kayumanis.
Menurutnya, kedua proyek tersebut melibatkan pemerintah pusat, Danantara, PLN, serta pihak pelaksana yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang intensif.
“Dengan total jumlah kurang lebih 2.500 ton sampah per hari yang harus diserap, maka tentu tata kelola dan manajemennya juga harus baik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap sejumlah program prioritas lainnya, seperti pembangunan SMAN 11, proyek Ring Road R2, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota, penataan pedagang kaki lima (PKL), pendataan masyarakat miskin, hingga penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Pastikan bahwa persoalan pendataan masyarakat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga bantuan kepada masyarakat itu tepat sasaran,” tegasnya.
Dedie berharap, rotasi dan alih tugas ini mampu menghadirkan semangat baru bagi para pejabat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan serta melahirkan inovasi yang berdampak bagi pelayanan publik.
“Harapannya di penempatan yang baru bisa melihat persoalan dengan lebih jernih dan menghadirkan solusi-solusi baru demi kepentingan masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya. (opy)
