Menkeu Purbaya Ungkap APBN 2026 Defisit Rp240,1 Triliun
Menkeu Purbaya menyebut APBN kuartal I 2026 defisit Rp240,1 triliun. Belanja negara meningkat signifikan, sementara tantangan global turut membayangi.
HALLONEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal I 2026 atau per 31 Maret mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Hingga akhir Maret 2026, pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp815 triliun atau meningkat 31,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Purbaya, kondisi defisit tersebut merupakan hal yang wajar karena APBN memang dirancang dengan skema defisit guna menjaga distribusi belanja negara sepanjang tahun.
“Ketika ada defisit, masyarakat tidak perlu kaget. APBN memang didesain defisit karena belanja negara dibuat merata sepanjang tahun,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan total Rp462,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun agar tetap terkendali.
“Kita pantau terus perkembangan pendapatan dan belanja. Pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola APBN,” katanya.
Di sisi lain, Purbaya juga menyoroti dinamika global yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Salah satu tantangan utama berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurutnya, konflik tersebut dapat berdampak pada pasokan energi global dan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang pada akhirnya berpotensi menekan perekonomian nasional.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kita bisa mengalami perlambatan ekonomi seperti negara lain yang terdampak,” jelasnya.
Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global, sekaligus memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. (agn)
