Cari Kerja di Industri Bekasi Makin Susah? Ini Penyebab Utamanya

HALLONEWS.ID – Mencari pekerjaan di Bekasi kini tak semudah dulu. Di tengah kawasan industri terbesar di Indonesia, peluang kerja justru terasa semakin sempit. Di balik kondisi ini, ada tekanan besar yang sedang dihadapi sektor industri.

Perlambatan ekonomi global membuat banyak perusahaan menahan ekspansi, bahkan mengurangi kebutuhan tenaga kerja baru. Akibatnya, jumlah lowongan menyusut, sementara pencari kerja terus bertambah.

Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Muhammad Ali Amran mengakui kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Perusahaan saat ini masih mengalami kesulitan dalam produktivitas, sehingga kebutuhan pegawai juga menurun. Turnover tenaga kerja juga relatif kecil,” kata Ali Amran kepada Hallonews, Kamis (23/4/2026).

Menurut Amran, perlambatan ini membuat peluang kerja di sektor formal, khususnya industri manufaktur, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya memperluas akses informasi kerja dan penempatan tenaga kerja.

Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Siap Kerja yang terintegrasi dengan platform KarirHub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya tersebut diperkuat dengan sejumlah regulasi dari pemerintah pusat, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri, serta surat edaran terkait kewajiban perusahaan melaporkan kebutuhan rekrutmen.

“Kami berharap perusahaan di Kabupaten Bekasi taat pada regulasi dan melaporkan perekrutan melalui KarirHub, agar pemerintah memiliki data pasar kerja yang akurat,” jelasnya.

Saat ini, lebih dari 1.900 perusahaan di Kabupaten Bekasi telah tergabung dalam sistem Siap Kerja. Dari data tersebut, tercatat sekitar 60.000 pencari kerja dengan ketersediaan sekitar 5.600 lowongan pekerjaan.

Selain melalui platform nasional, Dinas Ketenagakerjaan juga menyediakan informasi lowongan melalui media sosial resmi. Setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi untuk memastikan keabsahan perusahaan dan kebenaran data.

“Kami memastikan informasi yang disampaikan bukan hoaks dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Amran menegaskan, dalam proses penempatan kerja tidak diperbolehkan adanya pungutan dalam bentuk apa pun kepada pencari kerja.

“Pencari kerja tidak boleh dibebani biaya. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Di tengah terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal, Disnaker mendorong masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan di pabrik.

Pengembangan keterampilan di sektor informal seperti kewirausahaan dan digitalisasi dinilai menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan.

“Jangan berpikir kerja itu hanya di pabrik. Peluang usaha mandiri dan sektor digital juga harus dilihat,” kata Amran.

Untuk menekan praktik percaloan dan penipuan lowongan kerja, Disnaker bersama Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan validasi terhadap perusahaan yang terdaftar dalam aplikasi Siap Kerja.

Dalam setiap publikasi lowongan, Disnaker juga mencantumkan pernyataan bahwa seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya, sebagai upaya memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan kepada masyarakat. (dul)