Dedi Mulyadi Tegaskan Kebijakan Tambang di Bogor Barat Harus Berdasarkan Aturan dan Integritas
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan keputusan terkait aktivitas tambang di Bogor Barat tidak boleh dipengaruhi tekanan pihak tertentu dan harus mempertimbangkan lingkungan serta kepentingan masyarakat.
HALLONEWS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan terkait aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat harus didasarkan pada sistem, aturan, dan integritas, bukan karena tekanan dari pihak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai desakan terkait penutupan sejumlah aktivitas tambang di kawasan Bogor Barat yang berdampak terhadap ribuan pekerja dan masyarakat sekitar.
Dedi Mulyadi mengaku memahami keresahan masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat penghentian kegiatan tambang dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut memang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus menjalin komunikasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa persoalan pertambangan tidak dapat dilihat hanya dari sisi ekonomi semata.
Pemerintah, kata dia, harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
“Kebijakan tidak boleh dibangun atas tekanan. Semua harus berdasarkan sistem yang benar dan integritas yang dijaga,” ujarnya, dikutip wartawan media ini Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan, tata ruang wilayah, keselamatan masyarakat, hingga keberlanjutan kehidupan warga dalam jangka panjang.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, bencana alam, hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi warga dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Dedi memastikan aspirasi masyarakat tetap akan menjadi perhatian pemerintah. Namun, proses pengambilan keputusan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.
Di sisi lain, penghentian aktivitas tambang di Bogor Barat memang memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Sejumlah pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara usaha kecil yang bergantung pada sektor pertambangan turut mengalami penurunan aktivitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor disebut akan terus melakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik agar kepastian ekonomi masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. (opy)
