Prabowo Rombak Komite Whoosh, AHY Ditunjuk Jadi Ketua Baru
Presiden Prabowo Subianto menunjuk AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Komite bertugas mengawal proyek Whoosh dan mengatasi persoalan pembiayaan serta cost over.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan struktur kepemimpinan Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai ketua baru komite tersebut.
Penunjukan AHY sekaligus menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut memimpin komite yang bertugas mengawal pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kini, Luhut sendiri telah mengemban tugas baru sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 yang menjadi regulasi terbaru pengganti Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dalam susunan yang baru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipercaya sebagai wakil ketua komite. Sementara itu, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara masuk sebagai anggota, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, serta Kepala Pelaksana Danantara Rosan P. Roeslani.
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki peran strategis dalam mengawal keberlangsungan proyek, khususnya ketika muncul persoalan terkait pembiayaan. Salah satu tugas utamanya adalah mengambil keputusan mengenai langkah yang perlu ditempuh apabila terjadi pembengkakan biaya proyek (cost overrun), termasuk jika diperlukan perubahan komposisi kepemilikan maupun penyesuaian persyaratan kerja sama dalam perusahaan patungan yang mengelola proyek tersebut.
Selain itu, komite juga berwenang menentukan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu penyelesaian kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi kenaikan biaya pembangunan.
Dukungan yang dapat diputuskan komite mencakup rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, serta pemberian jaminan pemerintah terhadap kewajiban konsorsium apabila dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pendanaan proyek.
Melalui struktur baru ini, pemerintah berharap pengelolaan dan pengawasan proyek Whoosh dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan berbagai tantangan pembiayaan yang mungkin muncul dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi. (agn)
