Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Krisis Kepercayaan atau Sekadar Gejolak Pasar?
Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS dinilai lebih mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap kesiapan eksekusi program pemerintah daripada persoalan fiskal semata.
HALLONEWS.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi ekonomi nasional. Namun, sejumlah pengamat menilai persoalan yang terjadi saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan fiskal, melainkan menyangkut tingkat kepercayaan investor terhadap arah dan pelaksanaan program-program pemerintah.
Di tengah aktivitas ekonomi yang masih berjalan dan berbagai program pemerintah yang terus mengalirkan dana ke masyarakat, muncul pertanyaan apakah gejolak nilai tukar benar-benar dipicu oleh kondisi fiskal negara atau justru oleh ketidakpastian terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Dalam pandangan ekonom dan akademisi Risa, mengatakan faktor yang paling menentukan saat ini adalah future expectations atau ekspektasi terhadap masa depan.
Investor dan pelaku usaha, menurutnya, tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas kebijakan serta kemampuan pemerintah mengeksekusi program-program strategis secara efektif.
“Pertanyaan utamanya adalah apakah Indonesia cukup stabil untuk investasi jangka panjang dan apakah negara ini benar-benar siap menjalankan berbagai program besar yang sedang didorong,” ujarnya yang dikutip melalui akun Instagram @santosorisa , Jumat, (5/6/2026).
Bukan Kekurangan Gagasan, Tapi Eksekusi
Risa menilai Indonesia tidak kekurangan ide atau program pembangunan. Persoalan yang muncul justru terletak pada kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih yang memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman online dan praktik judi daring. Namun, menurutnya, program tersebut menghadapi tantangan besar apabila dijalankan secara serentak tanpa kesiapan sumber daya manusia dan model bisnis yang matang.
“Membangun gedung koperasi relatif mudah. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan usaha di dalamnya berjalan, berkembang, dan mampu bertahan dalam jangka panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya koperasi yang dibangun di lokasi yang kurang strategis sehingga berpotensi menyulitkan keberlangsungan usaha.
MBG Dinilai Lebih Efektif Jika Fokus ke Wilayah 3T
Hal serupa juga disoroti pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Risa, manfaat program tersebut akan lebih terasa apabila difokuskan terlebih dahulu pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memang memiliki persoalan gizi lebih serius.
Ia mempertanyakan efektivitas penerapan program secara serentak di seluruh Indonesia, terutama di wilayah perkotaan yang kondisi gizinya relatif lebih baik dibanding daerah terpencil.
“Ketika program dijalankan secara nasional, tantangannya menjadi lebih kompleks. Mulai dari kesiapan rantai pasok hingga ketepatan sasaran penerima manfaat,” ujarnya.
Fiskal Dinilai Masih Relatif Aman
Di sisi lain, Risa menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam kategori terkendali. Defisit anggaran disebut masih berada di bawah batas 3 persen, sementara rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 40 persen.
Karena itu, ia berpandangan bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Kementerian Keuangan.
Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar merupakan tanggung jawab seluruh pemerintah, bukan hanya otoritas fiskal.
“Kepercayaan investor dibangun dari konsistensi kebijakan, kualitas pelaksanaan program, dan kemampuan negara memenuhi janji-janjinya,” tegasnya.
Institusi Jadi Faktor Penentu
Mengacu pada teori pembangunan ekonomi yang dipelajarinya saat menempuh pendidikan di University of California, Berkeley, Risa menyebut terdapat empat fondasi utama bagi negara yang ingin mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita secara berkelanjutan, yakni institusi yang kuat, masyarakat yang sehat, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.
Dari keempat faktor tersebut, institusi dianggap sebagai elemen paling mendasar.
Institusi yang kuat mencakup kepastian hukum, perlindungan hak milik, penegakan kontrak secara adil, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Tanpa fondasi tersebut, pelaku usaha akan cenderung menahan investasi, mengurangi ekspansi bisnis, bahkan mengalihkan modal ke negara lain yang dianggap lebih stabil.
Target Pertumbuhan 8 Persen Butuh Kapasitas Negara
Risa menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sesuatu yang mustahil dicapai Indonesia. Namun, menurutnya, target tersebut tidak akan terwujud hanya dengan meluncurkan program-program baru dalam jumlah besar.
“Kuncinya bukan pada banyaknya program, tetapi pada kemampuan negara untuk menjalankan program-program itu secara efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ia menilai penguatan kapasitas institusi, peningkatan kualitas tata kelola, serta ketepatan pelaksanaan kebijakan menjadi faktor utama yang akan menentukan apakah Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang. (agn)
