Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Parah, Bekasi Mulai Siaga Kekeringan

HALLONEWS.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi bahkan mengimbau masyarakat segera menyiapkan tempat penampungan air sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi lebih berat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan curah hujan diperkirakan berada di bawah normal serta meningkatnya suhu udara dapat memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. “Potensi kekeringan bisa mengganggu ketersediaan air bersih dan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk untuk pertanian,” kata Muchlis, Minggu (14/6/2026).

Sebagai langkah mitigasi, BPBD meminta warga menyiapkan sarana penyimpanan air seperti toren, bak penampungan, atau bak terpal. Pemerintah desa diminta memastikan fasilitas tersebut tersedia di lokasi yang mudah dijangkau mobil tangki apabila distribusi bantuan air diperlukan.

BPBD telah menginstruksikan pemerintah kecamatan dan desa untuk segera melaporkan apabila mulai terjadi kesulitan air bersih.

Setiap pengajuan bantuan harus disertai data lokasi, titik koordinat, jumlah kepala keluarga terdampak, dan penanggung jawab agar penyaluran air dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menyebut puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026 sesuai prediksi BMKG.

Bahkan, kondisi tahun ini diperkirakan lebih ekstrem dibandingkan tahun lalu sehingga pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk kemungkinan operasi modifikasi cuaca jika situasi memburuk.

BPBD juga telah memetakan sejumlah daerah yang rawan mengalami kekeringan, terutama Kecamatan Bojongmangu, Serang Baru, dan sebagian Cikarang Pusat. Meski demikian, ancaman tidak hanya terbatas di wilayah selatan.

Pengalaman pada 2024 menunjukkan kekeringan sempat meluas hingga kawasan utara akibat sumber air sungai terkontaminasi intrusi air laut dan tidak layak dikonsumsi.

Belajar dari kondisi tersebut, BPBD mengaku telah menerbitkan surat edaran sejak April 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.

“Harapannya, langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalkan dampak kekeringan dan memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tandasnya. (dul)