Fakta Mengejutkan! Warga Tinggal 50 Tahun Tanpa Bantuan, Tito Dorong Bedah Rumah Diperluas
Mendagri Tito Karnavian menemukan warga tinggal 50 tahun tanpa bantuan perbaikan rumah dan mendorong perluasan program bedah rumah melalui dukungan APBD.

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap fakta mengejutkan saat meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Seorang warga Jakarta Timur diketahui telah menempati rumah yang sama selama 50 tahun tanpa pernah menerima bantuan perbaikan dari pemerintah.
Temuan tersebut menjadi alasan pemerintah untuk terus memperluas jangkauan program bedah rumah agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak.
Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung penerima BSPS di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Dalam kunjungan itu, rombongan berdialog dengan warga penerima bantuan dan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah yang telah diperbaiki. Mereka juga berkomunikasi secara virtual dengan sejumlah penerima manfaat di lokasi lain di Jakarta.
Menurut Tito, pemerintah sengaja turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kita langsung turun ke lapangan. Sudah beberapa kali kami bersama Pak Ara dan Kepala BPS melakukan peninjauan di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah penerima program bantuan perumahan terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat.
Meski demikian, Tito menilai kebutuhan rumah layak huni masih sangat besar sehingga diperlukan dukungan lebih luas dari pemerintah daerah.
Karena itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar program bedah rumah dapat diperkuat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat.
Tito mengatakan, kisah warga Jakarta Timur yang selama lima dekade belum pernah mendapat bantuan menjadi gambaran bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Saya kira ini adalah terobosan luar biasa dari Bapak Presiden yang dieksekusi oleh Pak Ara, dan Kemendagri pasti akan mendukung sepenuhnya dengan berbagai upaya yang bisa kami kerjakan,” katanya.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pelaksanaan program bedah rumah, sehingga semakin banyak warga yang memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. (agn)
