Polri Minta Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun untuk 2027

HALLONEWS.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi III DPR.

Usulan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional dan program strategis Polri pada tahun mendatang.

Dedi menjelaskan, pemerintah menetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp118 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut baru memenuhi sekitar dua pertiga dari kebutuhan ideal yang dihitung institusi kepolisian.

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap berbagai faktor ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebutuhan anggaran Polri meningkat menjadi sekitar Rp184 triliun.

“Masih terdapat selisih kebutuhan anggaran sebesar Rp66,1 triliun yang kami usulkan kepada pemerintah,” ujar Dedi dalam paparannya.

Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas Polri pada 2027. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan kepolisian, serta pengembangan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, Polri juga menyiapkan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas keamanan nasional yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dari total pagu indikatif yang telah ditetapkan, porsi terbesar dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp72,3 triliun.

Sementara itu, sekitar Rp25,1 triliun direncanakan untuk pengadaan alat material khusus (almatsus) serta penguatan sarana dan prasarana kepolisian.

Salah satu alasan utama pengajuan tambahan anggaran tersebut adalah kebutuhan persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Polri menilai tahapan pengamanan pesta demokrasi nasional memerlukan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai sejak jauh hari.

Melalui penambahan anggaran tersebut, Polri berharap mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital. (min)