Nasib Anak-anak Kurang Mampu Memprihatinkan, Dindik Dinilai Tidak Serius Benahi SPMB
HALLONEWS.ID – Persaingan ketat dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki menilai masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan memperoleh akses pendidikan akibat berbagai keterbatasan yang mereka hadapi sejak awal.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memberikan keberpihakan yang lebih kuat kepada warga dari kalangan ekonomi lemah.
“Kelompok kurang mampu inilah yang kerap menjadi pihak paling rentan tersingkir dalam persaingan masuk sekolah,” ujar Subki pada Jumat (19/6/2026).
Legislator Fraksi PKS itu menekankan, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi persoalan nyata.
Anak-anak dari keluarga mampu umumnya memiliki dukungan belajar yang lebih baik, mulai dari fasilitas pendidikan, bimbingan belajar, hingga pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.
Sebaliknya, banyak keluarga kurang mampu harus berjuang dengan keterbatasan yang berdampak pada kemampuan akademik anak.
“Kami ingin pendidikan menjadi jembatan mobilitas sosial, bukan justru memperlebar kesenjangan,” tegas Subki.
Lanjutnya, karena itu, Komisi E mendorong Dinas Pendidikan memperkuat berbagai program afirmasi yang memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Program tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena kondisi ekonomi,” ucapnya.
Subki juga menyoroti pentingnya memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial dan program pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, ia menilai sistem zonasi yang selama ini diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan pemerataan akses pendidikan.
Komisi E mendorong agar jalur afirmasi dan jalur prestasi diperkuat sehingga peluang siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas menjadi lebih terbuka dan adil.
“Aspirasi tersebut kerap diterima anggota DPRD saat turun langsung ke lingkungan warga, menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah,” pungkasnya. (fer)
