Indonesia Dorong Penguatan Sistem Keimigrasian ASEAN, Hendarsam Paparkan Tiga Strategi Utama

HALLONEWS.ID – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat sistem keimigrasian kawasan melalui inovasi teknologi, pengawasan yang lebih terintegrasi, serta pengamanan perbatasan yang adaptif terhadap ancaman kejahatan lintas negara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat menghadiri pertemuan The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.

Dalam forum itu, Hendarsam memperkenalkan tiga fondasi utama kebijakan keimigrasian Indonesia, yakni penguatan pemeriksaan di perbatasan, pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA), serta digitalisasi layanan keimigrasian.

“Ketiga strategi tersebut menjadi instrumen penting dalam mendeteksi lebih dini berbagai potensi pelanggaran keimigrasian hingga tindak kejahatan transnasional,” ujar Hendarsam pada Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pada sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengandalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat nasional.

“Pendekatan ini memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih cepat sekaligus lebih akurat,” kata Hendarsam.

Lanjut Hendarsam, pengawasan terhadap warga negara asing juga diperkuat melalui pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terhubung dengan sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Integrasi tersebut terbukti mendukung pengungkapan kasus kejahatan siber berkedok investasi ilegal di Batam pada Mei 2026 yang melibatkan ratusan warga negara asing,” jelas dia.

Selain membahas penguatan sistem nasional, Indonesia juga dipercaya memimpin implementasi kerja sama ASEAN dalam penanganan penyelundupan manusia melalui mekanisme Voluntary Lead Shepherd (VLS).

Hendarsam menilai tantangan migrasi ilegal dan kejahatan lintas negara tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Karena itu, ia mendorong negara-negara ASEAN memperkuat pertukaran data intelijen serta menyelaraskan penggunaan teknologi agar kawasan semakin aman dan mampu merespons ancaman secara cepat.

“Kolaborasi regional menjadi kunci menghadapi dinamika mobilitas manusia yang terus berkembang di era digital,” pungkasnya. (fer)