Soroti Praktik Penyelewengan Subsidi, DPR Minta Pertamina Kebut Distribusi BBM
DPR pun mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok BBM dipastikan tidak mengalami kelangkaan.
HALLONEWS.ID – Komisi XII DPR RI menyoroti dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak.
Praktik tersebut dinilai turut memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Untuk mengatasi persoalan itu, Komisi XII meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi BBM dengan menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mengoptimalkan pengiriman dari terminal BBM ke SPBU,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya.
Bambang mengatakan hal tersebut setelah pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, serta jajaran General Manager Marketing Operation Region (MOR) I–VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Di sisi lain, Komisi XII memastikan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. DPR pun mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok dipastikan tidak mengalami kelangkaan.
Berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga, stok seluruh jenis BBM di terminal maupun depot nasional masih berada pada level aman sehingga masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi,” ujar Bambang.
Ia juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan berubah hingga berakhirnya tahun fiskal 2026. DPR, kata Bambang, akan terus mengawal komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memperoleh kepastian terhadap akses energi bersubsidi.
“BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya,” tegasnya.
Meski stok dipastikan aman, Bambang mengakui antrean panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian. Berdasarkan hasil rapat, kondisi tersebut dipicu meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi akibat peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi, yang di sejumlah daerah naik sekitar 10 hingga 15 persen.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan penyaluran Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah masih dalam kondisi aman. BPH Migas bersama Pertamina juga terus memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi melalui operasi lapangan dan penindakan bersama aparat penegak hukum.
“Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata Wahyudi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga menegaskan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan pada ketersediaan energi, melainkan mempercepat distribusi hingga ke SPBU.
Karena itu, Pertamina telah menambah armada mobil tangki, personel awak distribusi, serta memperpanjang jam operasional SPBU agar penyaluran BBM kembali normal dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.(iin)
