Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung, Ini Rekam Jejak dan Harta Kekayaannya

HALLONEWS.ID – Nama Asep Nana Mulyana resmi masuk dalam jajaran pucuk pimpinan Kejaksaan Agung setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkannya sebagai Wakil Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026.

Penunjukan tersebut menempatkan Asep sebagai orang nomor dua di Korps Adhyaksa. Berbeda dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, jabatan Wakil Jaksa Agung ditetapkan melalui Keppres sehingga tidak memerlukan prosesi pelantikan.

Di kalangan penegak hukum, Asep dikenal sebagai jaksa karier yang telah mengabdi hampir tiga dekade. Rekam jejaknya membentang dari tingkat kejaksaan negeri hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Kejaksaan Agung.

Asep Nana Mulyana lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 14 Agustus 1969. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada 1994.

Dua tahun setelah lulus, tepatnya pada 1996, Asep memulai karier sebagai staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan RI. Kariernya kemudian berlanjut ke Kejaksaan Negeri Semarang pada 1998.

Seiring bertambahnya pengalaman, ia dipercaya menduduki berbagai jabatan penting, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Di awal karier kepemimpinannya, Asep pernah menjadi:

– Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat.
– Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Jawa Barat.
– Kepala Kejaksaan Negeri Stabat (Langkat), Sumatera Utara.

Kariernya terus berkembang ketika dipercaya menjabat:

– Kabag Penyusunan Program dan Penilaian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan

– Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi JAM Pidsus.

Pengalaman menangani perkara pidana membuat Asep dipercaya menjadi:

– Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (2014–2015).
– Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara.
– Asisten Khusus Jaksa Agung RI selama periode 2016–2019.

Kariernya semakin menanjak saat dipercaya memimpin biro strategis di Kejaksaan Agung sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

Setelah itu, Asep mendapat promosi menjadi:

– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten pada 2020.
– Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 2021.

Ia kemudian dipercaya pemerintah menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, sebelum kembali ke Kejaksaan Agung.

Melalui Keppres Nomor 62/TPA Tahun 2024, Asep diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menggantikan almarhum Fadil Zumhana.

Sebelum resmi menjadi Wakil Jaksa Agung, ia juga sempat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung. Kini, melalui Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026, Asep Nana Mulyana resmi menduduki jabatan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.

Harta Kekayaan Nyaris Rp11 Miliar

Selain memiliki perjalanan karier yang panjang, Asep Nana Mulyana juga melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui e-LHKPN.

Laporan terakhir disampaikan pada 6 April 2026 dengan total harta mencapai Rp10.995.500.000 atau hampir Rp11 miliar.

Aset terbesar berasal dari sektor properti.

Dalam laporan tersebut, Asep tercatat memiliki 17 bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nilai keseluruhan mencapai Rp9.299.000.000.
Nilai aset properti itu menyumbang lebih dari 80 persen dari total kekayaannya.

Selain aset tanah dan bangunan, Asep juga memiliki:

– Alat transportasi dan mesin: Rp1.310.000.000
– Harta bergerak lainnya: Rp146.500.000
– Kas dan setara kas: Rp240.000.000

Jika dijumlahkan, total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp10.995.500.000.

Penunjukan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung menambah daftar panjang pencapaian jaksa kelahiran Tasikmalaya tersebut.

Dengan pengalaman hampir 30 tahun menangani berbagai bidang penegakan hukum, mulai dari tindak pidana umum, tindak pidana khusus, penyusunan regulasi, hingga memimpin sejumlah kejaksaan tinggi.

Asep kini mengemban tanggung jawab baru untuk mendampingi Jaksa Agung dalam menjalankan fungsi penuntutan dan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. (dul)