Bima Arya Tinjau Hari Pertama WFH, Apresiasi Sistem Digital Pemkot Bogor
Hari pertama WFH di Kota Bogor dipantau langsung Bima Arya. Sistem e-Kinerja dinilai efektif, bahkan mampu hemat anggaran hingga ratusan juta rupiah.
HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada hari pertama implementasi kebijakan tersebut.
Didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Bima Arya memulai kunjungan dari Balai Kota Bogor dengan memantau sistem kepegawaian melalui aplikasi Simpeg e-Kinerja.
Dalam peninjauan tersebut, Bima Arya menilai sistem pengawasan berbasis digital yang diterapkan Pemkot Bogor berjalan sangat baik.
Melalui aplikasi e-Kinerja, ASN yang bekerja dari rumah tetap dapat dipantau secara real-time, termasuk absensi berbasis lokasi.
“ASN bisa melakukan absensi dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Jika bergeser, dianggap tidak hadir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan WFH akan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja.
Tak hanya memantau dari pusat, Bima Arya juga turun langsung mengecek perangkat daerah di Sekretariat Daerah (Setda), hingga meninjau Kelurahan Paledang dan rumah ASN yang menjalankan WFH.
Peninjauan dilakukan menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari dorongan efisiensi energi dan ramah lingkungan.
WFH akan Dievaluasi Berkala
Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bersifat statis. Evaluasi akan dilakukan setelah satu bulan pelaksanaan untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal.
“WFH harus diimbangi dengan sistem pemantauan yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa kebijakan WFH diterapkan untuk ASN level eselon III ke bawah, atau sekitar 1.054 pegawai (9 persen dari total ASN).
Menurutnya, sistem ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran.
“Secara akumulatif, efisiensi bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan,” ungkapnya.
Penghematan tersebut berasal dari pengurangan penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan dinas maupun pribadi.
Bagi ASN yang tetap bekerja dari kantor (WFO), pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik, sepeda, atau kendaraan listrik sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan keberlanjutan.
Dengan pengawasan ketat melalui absensi tiga kali sehari, pelaporan rutin, serta validasi lokasi kerja, Pemkot Bogor dinilai berhasil menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi.
Kebijakan ini dinilai dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan pola kerja modern yang tetap produktif dan efisien. (opy)
