IGoWa Soroti Anggaran Rp2,3 Miliar Diskominfo Kota Bogor untuk Media, Minta Transparansi dan Evaluasi
IGoWa mempertanyakan alokasi Rp2,3 miliar anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk lebih dari 50 media serta rencana kenaikan pagu konten 2027, dan mendorong transparansi serta evaluasi kinerja.
HALLONEWS.ID — Kebijakan alokasi anggaran media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor menjadi perhatian publik. Anggaran tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menyebarluaskan informasi program dan kebijakan kepada masyarakat.
Organisasi pengawas kebijakan publik, Indonesia Government Watch (IGoWa), menilai pengelolaan anggaran komunikasi publik perlu dirancang secara matang dan dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat optimal.
Peneliti IGoWa, Rifqi Prihandana, mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor menganggarkan Rp2.339.788.308 untuk kerja sama dengan lebih dari 50 media.
Menurutnya, besaran tersebut perlu diiringi dengan pertanggungjawaban yang jelas terkait output dan dampak nyata dari kerja sama media tersebut.
“Perlu ada transparansi mengenai dasar penentuan media mitra, mekanisme kerja sama, hingga evaluasi kinerjanya. Karena ini menggunakan uang publik,” ujar Rifqi, Jumat (27/2/2026).
Sorotan Anggaran Produksi Konten
Selain anggaran kerja sama media, IGoWa juga menyoroti alokasi penyusunan konten komunikasi publik.
Pada 2025, Pemkot Bogor menganggarkan Rp166.728.700 untuk produksi empat konten. Sementara pada 2026, anggaran menjadi Rp136.243.900 untuk tiga konten.
Rifqi menilai nilai tersebut cukup besar dibanding jumlah output yang dihasilkan, dengan estimasi rata-rata sekitar Rp40 juta per konten.
IGoWa juga menemukan rencana kenaikan pagu indikatif penyusunan konten menjadi Rp400 juta pada 2027. Jika terealisasi, kenaikan ini hampir mencapai 300 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Ini perlu penjelasan terkait urgensi dan rasionalitas kenaikan anggaran tersebut. Karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Dorongan Transparansi dan Evaluasi
Menurut IGoWa, efektivitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari jumlah tayangan atau publikasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap literasi informasi masyarakat, tingkat keterlibatan publik, serta pemahaman warga terhadap program pemerintah.
Karena itu, IGoWa mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk mempublikasikan secara terbuka ringkasan anggaran, daftar media mitra, rincian komponen biaya, serta indikator kinerja yang terukur.
Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran komunikasi publik. (opy)
