Kajari Karo Terancam Dipecat, DPR Minta Sanksi Tegas Kasus Amsal Sitepu
Komisi III DPR meminta sanksi tegas terhadap jajaran Kejari Karo dalam polemik kasus Amsal Sitepu, termasuk kemungkinan pencopotan Kajari.
HALLONEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta agar jajaran jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, diberi sanksi tegas menyusul polemik hukum dalam perkara yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu.
Abdullah menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo dan stafnya telah menerbitkan surat yang mengintervensi penangguhan penahanan Amsal Sitepu yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan propaganda yang menuding Komisi III DPR RI mengintervensi kasus tersebut.
“Dengan begitu, saya mendesak Kajari Karo dan staf yang terlibat melakukan intervensi dan propaganda dalam penangguhan penahanan Amsal Sitepu harus diberikan sanksi tegas,” kata Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
DPR Soroti Budaya Antikritik
Abdullah menilai polemik tersebut mencerminkan masih adanya aparat penegak hukum yang bersikap antikritik. Menurutnya, budaya tersebut sudah tidak relevan di era keterbukaan informasi dan demokrasi saat ini.
Ia menegaskan bahwa sikap antikritik justru akan membuat institusi penegak hukum tidak berkembang dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman.
“Karena ketika antikritik menjadi budaya, ini akan membuat institusi dan SDM seperti di Kajari Karo menjadi tidak berkembang, tidak dapat mengikuti semangat zaman atau tidak adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Kejagung Diminta Tingkatkan Kapasitas Jaksa
Abdullah juga mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan peningkatan kapasitas para jaksa secara merata agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum sendiri.
Menurutnya, jika tidak dilakukan pembenahan, maka dalam jangka panjang masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi kejaksaan dan penegakan hukum di Indonesia.
“Dalam jangka panjang, masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan bukan hanya kepada Kejagung tetapi juga terhadap penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif,” katanya.
Kasus Amsal Sitepu sendiri menjadi sorotan publik setelah videografer tersebut divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo. Polemik penanganan perkara tersebut kini berujung pada desakan evaluasi dan sanksi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo, bahkan berpotensi berujung pencopotan jabatan Kajari Karo. (ren)
