Mensesneg Pastikan BBM Aman Meskipun Dua Kapal Tanker Tertahan di Selat Hormuz
Mensesneg mengatakan dua kapal yang tertahan di Selat Hormuz berkapasitas sekitar satu hingga dua hari cadangan energi.
HALLONEWS.ID – Pemerintah memastikan untuk pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun LPG tidak akan terganggu meskipun dua kapal tanker milik Pertamina belum bisa melewati Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi usai merespon kabar dua Kapal Tanker yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride masih tertahan di Teluk Arab.
“Terus kita melakukan komunikasi. Mohon tidak dikaitkan bahwa akibat proses negosiasi yang belum nanti-olah akan mengganggu pasokan pasokan,” ujar Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia mengatakan dua kapal yang tertahan itu berkapasitas sekitar satu hingga dua hari cadangan energi saja. Sementara kini cadangan energi berada di atas 20 hari.
“Karena yang tertahan itu kalau bicaranya tonase dia sekitar kurang lebih 1,8 juta barel lah. Jadi itu setara dengan mungkin cadangan kita satu sampai dua hari saja,” ujarnya.
Foto: Dok Pertamina for Hallonews
Meski begitu, Pras menyampaikan pemerintah juga tak tinggal diam. Ia menyebut pemerintah sedang mencari pasokan energi dari wilayah lain.
Ia menyebut pemerintah juga mencari sumber-sumber lain selain di kawasan Teluk.
“Artinya pemerintah juga tidak tinggal diam hanya kepada masalah tersebut kan. Sumber-sumber pasokan dari tempat lain harus kita amankan ,” ujar dia.
Kemlu Upayakan Dua Kapal Tanker
Sementara itu di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) masih terus mengupayakan dua kapal tanker pembawa minyak milik Pertamina bisa melewati Selat Hormuz di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
“Intinya kami mengupayakan agar kapal Pertamina bisa melintasi dari Selat Hormuz,” ujar Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Selain mengupayakan dua kapal ini bisa melewati Selat Hormuz, Kemlu juga tengah memerhatikan sejumlah hal teknis, termasuk keselamatan kru yang bertugas.
“Terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintas dari sana. Ini termasuk antara lain seperti hal-hal seperti asuransi dan juga kesiapan kru,” ucap dia.
Lebih lanjut, KBRI Teheran sudah berkoordinasi dengan pemerintah Iran serta Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta.
Nabyl menegaskan, pemerintah ingin kebebasan navigasi dihormati dengan tetap mematuhi hukum internasional.
“Termasuk juga dilakukan oleh Bapak Menlu dalam pertemuan dengan Dubes Iran dan juga oleh Dubes kami di Teheran dengan otoritas-otoritas di Iran,” papar dia. (agn)
