Minim Penerangan di Kampung Jadi Pemicu Begal dan Kecelakaan di Bekasi

HALLONEWS.ID – Jalanan gelap di sejumlah perkampungan Kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan serius. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) disebut bukan hanya memicu kecelakaan, tetapi meningkatkan risiko tindak kriminal.

Kondisi itu kini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mulai memfokuskan pemasangan dan perbaikan PJU di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan.

Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan PJU Dishub Kabupaten Bekasi Deni Hendra Kurniawan mengatakan persoalan jalan gelap hampir selalu menjadi sorotan dalam rapat bersama kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.

Banyak kasus kriminal yang terjadi di jalanan disebut berawal dari minimnya penerangan.

“Setiap rapat dengan Polres dan stakeholder lain, persoalan PJU selalu muncul. Banyak kejadian kriminal dikaitkan dengan jalan gelap, sehingga ini menjadi prioritas kami,” kata Deni, Senin (11/5/2026).

Ia mengatakan ruas jalan perkampungan yang sering dilalui warga saat subuh menjadi fokus utama pemasangan lampu jalan. Aktivitas warga yang berangkat kerja sejak pukul 04.00 WIB hingga menuju pasar dini hari dinilai sangat rentan apabila kondisi jalan minim cahaya.

“Warga yang berangkat kerja subuh atau ke pasar pagi buta itu perlu rasa aman. Karena itu kami prioritaskan penerangan di jalur-jalur tersebut,” ungkapnya.

Namun, pemasangan PJU disebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Dishub hanya menangani jalan yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) jalan kabupaten, termasuk sejumlah ruas di wilayah perkampungan.

Selain pemasangan baru, perbaikan lampu jalan rusak juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Aduan dikumpulkan setiap pekan melalui media sosial hingga aplikasi pengaduan resmi milik pemerintah daerah.

“Setiap Senin laporan kami rekap, lalu Selasa sampai Jumat tim turun melakukan perbaikan di lapangan,” ucapnya.

Di balik upaya tersebut, Dishub Kabupaten Bekasi masih menghadapi keterbatasan anggaran dan personel. Saat ini tim PJU hanya dibagi menjadi dua wilayah kerja, utara dan selatan, dengan jumlah sekitar 10 personel di masing-masing wilayah.

Padahal, kebutuhan penerangan jalan di Kabupaten Bekasi diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu titik. Untuk mempercepat pemerataan lampu jalan, Pemkab Bekasi kini menyiapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Melalui pola itu, pemerintah menargetkan seluruh jalan kabupaten sudah terpasang PJU dalam dua tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Rudy Rafly menilai penerangan jalan hingga ke wilayah kampung harus menjadi prioritas pembangunan.

Menurutnya, lampu jalan bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat demi rasa aman.

“Jangan sampai pembangunan hanya fokus di jalan protokol, sementara jalan kampung masih gelap dan rawan,” katanya.

Rudy meminta koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemerintah desa diperkuat agar pemasangan PJU benar-benar tepat sasaran berdasarkan data kerawanan kriminal dan kebutuhan masyarakat. (dul)