Opsi WFH Setiap Jumat Menguat? Menkeu Sebut BBM Bisa Hemat 20%

Pemerintah kaji WFH setiap Jumat untuk ASN dan swasta. Menkeu Purbaya sebut kebijakan ini bisa tekan konsumsi BBM hingga 20 persen. Ini penjelasan lengkapnya.

Minggu, 22 Maret 2026 - 14:59 WIB
Opsi WFH Setiap Jumat Menguat? Menkeu Sebut BBM Bisa Hemat 20%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hallonews

HALLONEWS.ID – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hari Jumat menjadi opsi paling kuat untuk penerapan kebijakan tersebut, baik bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Menurutnya, pemilihan hari Jumat dinilai efektif karena berdekatan dengan akhir pekan. Skema ini tidak hanya mengurangi mobilitas harian pekerja, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi domestik, khususnya sektor pariwisata.

“Kalau Jumat WFH, ditambah Sabtu dan Minggu jadi tiga hari di rumah, itu cukup berdampak. Aktivitas wisata juga bisa ikut terdorong,” ujarnya, Sabtu (22/3/2026).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama akibat memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua sektor pekerjaan bisa menerapkan sistem kerja jarak jauh. Saat ini, kajian masih dilakukan untuk menentukan bidang mana yang tetap harus bekerja secara langsung agar produktivitas tetap terjaga.

Purbaya juga mengakui adanya tantangan dalam penerapan WFH, terutama terkait efektivitas kerja. Oleh karena itu, skema ini akan dirancang secara selektif agar tidak mengganggu kinerja.

Jika kebijakan ini berjalan optimal setelah periode Lebaran, pemerintah memperkirakan dampaknya cukup signifikan terhadap penghematan energi nasional.

“Perhitungan kasarnya, penghematan bisa mencapai sekitar 20 persen. Ini tentu sangat membantu dalam mengurangi beban konsumsi BBM,” jelasnya.

Rencana ini menjadi salah satu opsi kebijakan yang sedang dimatangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas energi sekaligus menekan pengeluaran di tengah dinamika global yang tidak menentu. (*)