Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Mandiri di Tengah Geopolitik Global

HALLONEWS.ID – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri agar tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global dan ancaman krisis pangan dunia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa setiap negara saat ini harus mampu memperkuat ketahanan pangan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Menurutnya, ancaman krisis pangan global dapat meningkat akibat konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan pangan dan kenaikan harga di berbagai negara.

Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) bahkan memperingatkan bahwa eskalasi konflik global dapat mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut hingga rekor baru, dengan tambahan hampir 45 juta orang pada tahun 2026.

Dampak Konflik Global terhadap Pangan

Amran menjelaskan bahwa konflik global tidak hanya berdampak pada wilayah perang, tetapi juga merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global.

Kenaikan harga energi gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022.

Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi yang paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

Di tengah ancaman tersebut, Amran menilai Indonesia justru berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“Kita harus optimistis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil,” katanya.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian

Pemerintah menjalankan strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman.

Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
Menurut Amran, strategi tersebut sudah menunjukkan hasil, di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun lalu.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.

Reformasi Besar di Sektor Pertanian

Pemerintah juga melakukan reformasi besar di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani.

Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.

Modernisasi pertanian melalui mekanisasi juga meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, menurunkan biaya produksi hingga 50 persen, serta meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Produksi beras nasional saat ini bahkan mengalami surplus sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton.

Pengembangan Lahan Rawa di Kalimantan

Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional. Revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern menjadi tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia.

Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” tandas Amran. (agn)