Posko Mudik Nasional Dibuka, Kemenhub Siagakan 1.560 Titik Pengawasan Transportasi

HALLONEWS.ID – Pemerintah mulai mengaktifkan pusat kendali nasional untuk mengawal arus mudik Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jumat (13/3/2026).

Posko ini menjadi ruang komando utama pemerintah untuk memantau operasional transportasi nasional selama periode mudik dan arus balik. Dari pusat koordinasi ini, pemerintah akan memonitor kondisi di lapangan sekaligus mempercepat respons jika terjadi gangguan pada layanan transportasi.

Menhub Dudy menegaskan, pengoperasian posko tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan mudik berjalan aman, lancar, dan terkoordinasi.

“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik berjalan baik melalui koordinasi kuat antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” kata Dudy.

Selain mengoperasikan posko nasional, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan sejumlah kebijakan pengendalian mobilitas. Langkah tersebut mencakup pengecekan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, pembatasan angkutan tertentu menjelang puncak arus mudik dan arus balik, serta penyediaan armada cadangan jika terjadi lonjakan penumpang.

Pemerintah juga melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan kendaraan, menyiapkan rekayasa lalu lintas bersama aparat, hingga menerapkan kebijakan ekonomi untuk menekan biaya perjalanan masyarakat. Di antaranya melalui penurunan harga tiket pesawat, pemberian diskon tarif tol, serta penyelenggaraan program mudik gratis.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam pengawasan tersebut. Posko pusat melibatkan berbagai institusi strategis, termasuk Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Operator transportasi nasional juga dilibatkan, antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), hingga PT Angkasa Pura Indonesia.

Menurut Dudy, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga disiplin dan sinergi seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Ia meminta petugas mengedepankan pengawasan yang tegas namun tetap humanis serta menjaga komunikasi publik yang transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi informasi agar tidak muncul kesan ego sektoral antarinstansi.

“Saya meminta seluruh petugas di posko maupun di lapangan selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi dan mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026. Selama periode tersebut, pemerintah juga mengaktifkan jaringan pengawasan transportasi secara nasional dengan total 1.560 titik simpul.

Rinciannya terdiri atas 264 simpul angkutan laut, 177 terminal bus (115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B), 248 simpul penyeberangan, 472 simpul angkutan kereta api, serta 257 simpul transportasi udara. Selain itu terdapat jaringan pemantauan di enam gerbang tol dan 44 ruas jalan arteri.

Dengan jaringan pengawasan yang tersebar di berbagai moda transportasi tersebut, pemerintah berharap potensi kemacetan, antrean, maupun gangguan keselamatan selama periode mudik dapat diantisipasi lebih cepat.

Pembukaan posko tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono bersama sejumlah pejabat kementerian, pimpinan BUMN, dan operator transportasi nasional. (gaa)