Pramono Anung Pastikan APBD DKI Tetap Sehat, Sekolah Roboh hingga JPO Tendean Masuk Prioritas Perbaikan

HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berada dalam jalur yang sehat di tengah tekanan ekonomi global.

Menurutnya, stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi fondasi penting agar berbagai persoalan warga bisa segera ditangani.

Saat memaparkan realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026, Pramono mengawali dengan mengungkapkan rasa syukur sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait polemik ambruknya bangunan SD Negeri di kawasan Kebayoran Lama yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia mengaku baru mengetahui persoalan tersebut ketika mendapat pertanyaan dari awak media.

Setelah menerima laporan lengkap, Pramono langsung memerintahkan jajarannya turun ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Dari hasil peninjauan itu, Pemprov DKI menemukan bahwa persoalan sekolah tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang tuntas.

“Kejadian seperti ini harus segera ditangani. APBD memang harus hadir untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” kata Pramono di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (22/7/2026).

Lanjut Pramono, tak hanya sekolah yang roboh, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean juga dipastikan menjadi prioritas.

“Proyek tersebut tidak akan dibiayai melalui APBD, melainkan menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB),” ujar Pramono.

Selain itu, di tengah perlambatan ekonomi dunia, Pramono menilai performa ekonomi Jakarta justru menunjukkan tren positif.

Berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dinilai semakin membaik dibandingkan periode sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting karena Jakarta masih menjadi motor utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 16,67 persen terhadap ekonomi Indonesia.

“Kalau ekonomi Jakarta terus tumbuh, dampaknya juga akan dirasakan secara nasional,” ucap Pramono.

Ia menuturkan, hingga 30 Juni 2026, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,29 triliun atau sekitar 40 persen dari target APBD.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,73 triliun atau sekitar 33 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp74,28 triliun.

Di sisi pembiayaan, penerimaan daerah telah mencapai Rp5,82 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat sekitar Rp574,9 miliar.

Pemprov DKI juga telah menyelesaikan lebih dari 118 ribu paket pengadaan barang dan jasa hingga akhir Triwulan II.

“Saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak lagi menumpuk realisasi anggaran menjelang akhir tahun sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Ia menginginkan seluruh program pembangunan dipercepat sejak pertengahan tahun agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Jakarta.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Ia optimistis pengelolaan anggaran yang sehat akan menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi Jakarta sebagai kota global yang tetap menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi nasional.

“Momentum ini harus kita jaga bersama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (fer)