Pengangguran Bekasi Masih 8 Persen, Plt Bupati Ungkap Strategi Bakal Ubah Peluang Kerja
Pemkab Bekasi menyiapkan program vokasi berbasis kebutuhan industri melibatkan 11 kawasan industri untuk menekan angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja lokal.

HALLONEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mengarahkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri.
Langkah ini diproyeksikan menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi masih berada di kisaran delapan persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) serta program vokasi yang benar-benar mengikuti kebutuhan perusahaan.
“Pengangguran kita masih sekitar delapan persen. Karena itu, BLK dan pendidikan vokasi harus diperkuat agar menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Asep, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, status Kabupaten Bekasi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Namun, peluang tersebut bisa dimanfaatkan apabila kompetensi tenaga kerja memenuhi standar dibutuhkan perusahaan.
Asep menilai pelatihan kerja tidak akan memberikan hasil maksimal apabila materi yang diajarkan tidak sejalan dengan kebutuhan industri. Karena itu, penyusunan kurikulum pelatihan harus diawali dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
“Kalau pelatihannya tidak sesuai kebutuhan perusahaan, hasilnya tentu tidak optimal. Yang harus dilakukan adalah menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Bekasi akan memperkuat koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan pengelola kawasan industri.
Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan jenis kompetensi yang dibutuhkan perusahaan secara berkala sehingga program pelatihan dapat disusun lebih adaptif terhadap perkembangan sektor industri.
Asep mengungkapkan dirinya berencana mengundang pengelola 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dalam satu forum bersama.
Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun kebutuhan tenaga kerja yang lebih terukur sebelum diterjemahkan ke dalam program pendidikan vokasi.
“Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Dari situ kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja,” tegasnya.
Ia meyakini pendekatan tersebut mampu memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang lebih sesuai sehingga peluang terserap di dunia industri semakin besar.
Selain itu, Asep mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi. Dukungan pemerintah pusat diperlukan mengingat Bekasi merupakan salah satu pusat industri nasional yang terus berkembang.
“Kami sudah menyampaikan kepada Pak Menteri agar penguatan vokasi di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian. Bekasi memiliki perusahaan-perusahaan besar sehingga harus didukung SDM yang benar-benar siap bekerja,” katanya.
Asep berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku industri tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, ribuan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi harus memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
“Kami ingin kebutuhan industri bisa dijawab melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu, masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki peluang kerja yang semakin luas,” tutupnya. (ADV)
