Ribuan SD Negeri Sepi Murid dan Tutup, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Regrouping

HALLONEWS.ID – Fenomena semakin banyaknya Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kekurangan murid hingga terpaksa ditutup dinilai bukan sekadar persoalan efisiensi anggaran.

DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) sebagai solusi instan yang justru berpotensi mengorbankan akses pendidikan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menegaskan, pemerintah harus berhati-hati menerapkan kebijakan regrouping. Menurutnya, sekolah di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan sekolah di perkotaan yang memiliki akses pendidikan lebih mudah.

“Kalau hanya melihat jumlah siswa di bawah 60 orang lalu langsung digabung, itu cara pandang yang terlalu administratif. Di daerah yang aksesnya sulit, sekolah tetap harus dipertahankan meskipun siswanya sedikit,” kata Fikri di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia mengingatkan, penurunan jumlah siswa SDN dipicu berbagai faktor, bukan semata karena masyarakat enggan bersekolah.

Salah satunya adalah pergeseran pilihan masyarakat kelas menengah yang kini lebih banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, terutama yang menawarkan pendidikan karakter dan keagamaan.

“Ini bukan fenomena anak tidak sekolah, tetapi perpindahan dari sekolah negeri ke sekolah swasta,” ujarnya.

Fikri menilai pemerintah keliru jika hanya menjawab persoalan tersebut dengan menutup atau menggabungkan sekolah. Ia mendorong Kemendikdasmen membangun kolaborasi dengan sekolah swasta, termasuk membuka kembali program penugasan guru ASN ke sekolah swasta yang membutuhkan.

Selain itu, dia meminta pemerintah daerah diberi ruang menentukan kebijakan sesuai kondisi wilayah masing-masing, mengingat pengelolaan SD berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota.

Menurutnya, regrouping hanya dapat diterapkan di daerah yang memiliki akses memadai. Sementara di kawasan 3T, sekolah harus tetap dipertahankan kecuali tersedia sekolah pengganti yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau difasilitasi transportasi gratis.

“Regrouping tidak boleh hanya sekadar mengejar efisiensi anggaran negara. Jangan sampai ada anak putus sekolah atau guru kehilangan haknya akibat kebijakan ini,” tegasnya.

Senada, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena sekolah negeri yang sepi peminat sebelum mengambil kebijakan penutupan atau penggabungan sekolah.

Menurut Puan, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah siswa, mulai dari faktor kualitas sekolah, lokasi, hingga kondisi demografi masyarakat.

“Harus dilihat apakah karena lokasinya jauh, kualitas sekolahnya, atau memang jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut sudah berkurang. Semua itu perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Puan.

Ia mengungkapkan persoalan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi X DPR RI sejak beberapa bulan lalu dan telah meminta kementerian terkait melakukan evaluasi.

Berdasarkan, Data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun Ajaran 2023/2024 menunjukkan tren yang patut menjadi alarm pemerintah. Dalam kurun waktu 2020–2024, jumlah siswa SD negeri terus menurun, sementara sekolah swasta justru mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 2,9 juta menjadi 3,86 juta siswa.

Dampaknya, sebanyak 1.340 SD negeri ditutup, sedangkan sekolah swasta justru bertambah 1.511 unit dalam periode yang sama.

Perbedaan rasio guru dan murid juga menjadi sorotan. Di banyak sekolah swasta, satu guru rata-rata menangani 15 hingga 20 siswa. Sementara di SD negeri, satu guru masih harus mengajar 28 hingga 40 siswa. (iin)