Bank Tanah dan Properti BUMD Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi Jakarta

HALLONEWS.ID– Optimalisasi pengelolaan bank tanah dan pengembangan properti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

Hal tersebut mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) bertajuk Optimalisasi Bank Tanah dan Pengembangan Properti BUMD untuk Meningkatkan Daya Saing Kota Jakarta yang digelar di Novotel Jakarta Cikini, Senin (9/3/2026).

Forum diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Profesional Manajemen Aset dan Pengembangan Kawasan Perkotaan bekerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, praktisi, hingga aparat penegak hukum.

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Arjo Baroto, mengatakan BUMD memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan kota.

“Aset Sarana Jaya tersebar di berbagai wilayah Jakarta, sehingga pengelolaan yang profesional dan terencana menjadi kunci menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendukung pengembangan kawasan perkotaan,” katanya kepada wartawan Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, Koordinator II Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, I Made Pasek Budiawan, menyoroti pentingnya mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan aset tanah.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan lahan kerap menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaksinkronan data administrasi, klaim pihak ketiga, hingga tumpang tindih kepemilikan yang berpotensi memicu sengketa hukum.

“Pengelolaan aset tanah rawan sengketa jika tidak disertai mitigasi risiko hukum, mulai dari masalah administrasi hingga klaim pihak ketiga,” ujarnya.

Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Binawan, Ikhwan HS, menambahkan bahwa pengelolaan bank tanah perlu terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh.

Ia menilai optimalisasi pemanfaatan lahan tidak hanya berorientasi pada pengamanan aset, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas ruang kota.

“Optimalisasi bank tanah tidak cukup hanya untuk pengamanan aset, tetapi harus terhubung dengan perencanaan kota agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Dari sisi praktisi, Founder Reko Management Consultant, Reko Saprianto, menilai pengembangan properti oleh BUMD harus dilakukan secara transparan dan profesional agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“BUMD harus mengelola pengembangan properti secara transparan dan profesional agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Zikky Ardiansyah, menegaskan pentingnya tata ruang sebagai dasar pemanfaatan lahan agar pembangunan kawasan berjalan sesuai peruntukannya dan memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Perwakilan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Imelda Madjid, menambahkan pengelolaan aset daerah memerlukan sinergi lintas lembaga mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengawasan aset.

Para peserta forum sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan aset yang transparan dan berkelanjutan.

Diskusi yang dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai unsur masyarakat tersebut ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama sebagai simbol penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. (fer)