Gubernur Pramono Ungkap Pendapatan Jakarta Tetap Stabil Meski Ekonomi Global Bergejolak
Pendapatan daerah DKI Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif meski kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Gubernur Pramono Anung mengingatkan ancaman krisis energi dapat memengaruhi perekonomian daerah.
HALLONEWS.ID– Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kinerja pendapatan daerah Jakarta pada 2025 tetap menunjukkan hasil positif meski di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain, penerimaan daerah DKI Jakarta masih relatif lebih baik,” ujarnya kepada wartawan Jumat (13/3/2026).
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Meski demikian, Pramono mengingatkan agar kinerja pemerintah daerah tidak mengendur pada 2026.
“Kondisi geopolitik global, termasuk potensi krisis energi, dapat berdampak pada perekonomian nasional maupun daerah,” kata Pramono.
“Karena itu, saya minta terus melakukan berbagai inovasi untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Pramono menuturkan, salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka peluang pembiayaan alternatif melalui skema creative financing guna mendukung pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pramono juga mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas publik mulai dibangun dengan skema pembiayaan di luar APBD sebagai bagian dari strategi memperluas sumber pendanaan pembangunan kota.
“Kinerja ekonomi Jakarta masih menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat mencapai 5,21 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen,” tuturnya.
“Selain itu, kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 16,61 persen,” imbuhnya.
Pramono menegaskan bahwa pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama pendapatan untuk membiayai pembangunan kota. “Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta menjaga kinerja pemungutan pajak agar tetap optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menegaskan pengelolaan pajak daerah membutuhkan dukungan dari seluruh perangkat pemerintah daerah.
“Keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada Bapenda, tetapi juga peran lurah, camat, hingga wali kota yang turut mendukung proses pemungutan pajak di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (fer)
