Imbas Perang Timur Tengah, Pengusaha Bekasi Tahan PHK dan Pangkas Biaya

HALLONEWS.ID – Bayang-bayang krisis global mulai terasa hingga level daerah. Eskalasi konflik di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik yang jauh, tetapi telah menjalar menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi lokal, termasuk di Kota Bekasi.

Di tengah kekhawatiran akan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi justru mengambil jalur berbeda. Alih-alih merumahkan pekerja, kalangan pengusaha memilih bertahan melalui strategi efisiensi ketat.

Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menyebut tekanan terbesar berasal dari potensi lonjakan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan ini dinilai akan merembet ke seluruh lini bisnis, mulai dari bahan baku, operasional, hingga distribusi.

“Ketika BBM naik, maka seluruh sendi bisnis ikut terdampak, baik biaya produksi maupun operasional,” kata Farid kepada Hallonews, Senin (13/4/2026).

Untuk mengantisipasi skenario terburuk, pelaku usaha di Kota Bekasi mulai menyusun langkah mitigasi. Fokus utama mereka saat ini adalah menjaga keberlangsungan usaha tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

Efisiensi menjadi langkah utama. Pengusaha memangkas berbagai pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Langkah ini dinilai paling rasional untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di tengah tekanan biaya yang meningkat.

Sejumlah strategi yang mulai dijalankan antara lain penghentian sementara lembur non-prioritas, optimalisasi rantai pasok lokal guna menekan biaya logistik, serta penundaan ekspansi bisnis dan pembelian aset baru.

Meski isu “badai PHK” sempat mencuat, termasuk peringatan dari Presiden KSPI Said Iqbal, APINDO menilai skenario tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat, setidaknya di wilayah Bekasi.

Farid menegaskan bahwa PHK merupakan langkah terakhir yang sangat dihindari oleh pelaku usaha. Menurutnya, keputusan tersebut hanya akan diambil jika seluruh opsi penyelamatan bisnis sudah tidak lagi memungkinkan.

“PHK adalah upaya terakhir ketika seluruh langkah penyelamatan tidak lagi bisa dilakukan. Pengusaha tentu tidak ingin itu terjadi karena akan berdampak pada produktivitas,” tegasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, APINDO mulai mengantisipasi dampak ekonomi yang berpotensi timbul akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Dunia usaha di kawasan industri khawatir ketegangan di Timur Tengah memicu efek domino terhadap aktivitas manufaktur di sini (Bekasi),” kata Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono.

Ia mengatakan, kalangan pengusaha di Kabupaten Bekasi saat ini lebih mencermati potensi guncangan ekonomi global yang dapat merembet ke sektor industri di daerah.

“Kekhawatiran pengusaha di Kabupaten Bekasi terkait perang Iran-Israel utamanya adalah dampak ekonomi yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Kabupaten Bekasi diketahui memiliki 11 kawasan industri dengan lebih dari 7.000 perusahaan yang beroperasi. Kawasan ini menjadi salah satu pusat manufaktur nasional sekaligus tulang punggung perekonomian Indonesia.

Menurutnya, sektor manufaktur menjadi yang paling rentan terdampak, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Gangguan jalur perdagangan internasional berpotensi memicu kenaikan biaya produksi.

Selain itu, sejumlah sektor lain juga terancam terdampak, mulai dari energi, pertambangan, pertanian, hingga pangan. Beberapa risiko kini mulai diperhitungkan oleh pelaku usaha.

Risiko tersebut di antaranya kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi, guncangan pasar keuangan global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, gangguan rantai pasok yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan komponen, serta kenaikan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Pihaknya mengaku masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan.

Hingga kini, belum ada laporan administratif mengenai lonjakan biaya logistik secara signifikan, meskipun beberapa pelaku usaha mulai merasakan kenaikan biaya operasional.

“Saat ini belum ada laporan resmi tentang kenaikan biaya logistik akibat perang Iran-Israel. Namun, beberapa pengusaha telah melaporkan kenaikan harga bahan bakar maupun biaya transportasi,” tandasnya. (dul)