Nelayan Pulau Tunda Menjerit, Solar Subsidi Sulit Didapat Meski Kuota Ditambah

HALLONEWS.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Serang mendorong penambahan kuota solar subsidi mendapat tanggapan dari kalangan aktivis.

Aktivis Kabupaten Serang, M. Suryana, menilai persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini bukan semata-mata terkait jumlah kuota, melainkan efektivitas distribusi dan kemudahan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Menurut Suryana, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tambahan kuota yang diajukan benar-benar mampu menjawab kebutuhan nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat pesisir yang selama ini kerap mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi.

Ia menilai penambahan kuota tidak akan berdampak signifikan apabila persoalan distribusi masih belum terselesaikan.

“Kami mengapresiasi langkah Pemkab Serang yang berkoordinasi dengan Hiswana Migas. Namun yang perlu dipastikan adalah apakah solar subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Jangan sampai kuota bertambah tetapi keluhan masyarakat tetap sama karena distribusinya belum optimal,” kata Suryana, kepada HalloNews Sabtu (6/6/2026).

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat Pulau Tunda yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses BBM subsidi. Menurutnya, wilayah kepulauan dan pesisir seharusnya menjadi prioritas pemerintah karena aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar, khususnya untuk sektor perikanan dan transportasi laut.

Selain itu, Suryana meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan solar subsidi secara lebih akurat berdasarkan jumlah nelayan, petani, pelaku usaha mikro, dan sektor produktif lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penambahan kuota, tetapi juga pada pemerataan distribusi hingga ke wilayah yang selama ini mengalami kesulitan pasokan.

“Kami berharap ada transparansi terkait kebutuhan riil solar subsidi di Kabupaten Serang. Publik perlu mengetahui apakah kuota yang ada saat ini memang kurang atau justru terdapat persoalan dalam tata kelola distribusinya. Ini penting agar solusi yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang Adang Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan penambahan kuota sekaligus memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, salah satu langkah yang sedang didorong adalah percepatan izin penyaluran biosolar di wilayah Pontang agar distribusi ke kawasan pesisir dan Pulau Tunda menjadi lebih efektif serta tidak lagi bergantung pada pasokan dari wilayah yang jaraknya cukup jauh. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan ketersediaan solar subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.(esa)