Indonesia Ajak ASEAN dan Australia Bangun Sistem Perbatasan yang Lebih Tangguh

HALLONEWS.ID – Indonesia mengajak negara-negara ASEAN dan Australia memperkuat kolaborasi menghadapi meningkatnya tantangan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan mobilitas manusia dan perkembangan teknologi digital.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat memimpin bersama (co-chair) The 21st DGICM & Australia Consultation di Siem Reap, Kamboja.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian The 29th DGICM and Its Related Meetings yang mempertemukan otoritas keimigrasian ASEAN dengan Australia.

Dalam forum tersebut, Hendarsam menekankan bahwa keamanan kawasan tidak dapat dijaga oleh satu negara saja.

Menurutnya, pertukaran informasi, penguatan kepercayaan antarlembaga, dan penyelarasan prosedur pemeriksaan perbatasan menjadi fondasi penting menghadapi berbagai ancaman baru.

“Kerja sama yang erat akan memperkuat kemampuan kawasan dalam menghadapi dinamika perbatasan yang semakin kompleks sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian,” katanya dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam forum juga membahas meningkatnya ancaman migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga maraknya kejahatan penipuan daring lintas negara yang kini menjadi perhatian bersama negara-negara ASEAN.

Lanjutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, Australia dan Singapura memperkenalkan inisiatif pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pengelolaan data sebagai bagian dari modernisasi sistem keimigrasian, termasuk memperkuat proses penyaringan penumpang di pintu masuk negara.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan melanjutkan ASEAN-Australia Programme of Work 2026–2027 yang difokuskan pada peningkatan kapasitas aparat keimigrasian melalui berbagai pelatihan dan kerja sama teknis.

“Indonesia sendiri akan menjadi penyelenggara Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026,” ujarnya.

Hendarsam menegaskan, kerja sama regional menjadi langkah strategis untuk membangun sistem keimigrasian yang adaptif, modern, dan mampu merespons berbagai pola kejahatan yang terus berkembang di kawasan.

“Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan petugas garis depan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berkaitan dengan jaringan kriminal transnasional,” pungkasnya. (fer)