98 Persen! BMKG Ungkap Peluang El Nino Kuat, Warga +62 Diminta Bersiap

HALLONEWS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menganggap remeh potensi dampak El Nino yang menguat sepanjang 2026. Fenomena iklim global itu dinilai dapat memicu efek berantai.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan hasil pemantauan terbaru menunjukkan peluang El Nino mencapai kategori kuat berada di angka 98 persen. Kondisi tersebut mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama saat puncak musim kemarau.

“Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah,” kata Faisal dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

BMKG menegaskan El Nino bukanlah musim kemarau. El Nino merupakan fenomena iklim global yang muncul secara periodik dan dapat memperparah kondisi kering ketika bertepatan dengan musim kemarau yang memang terjadi setiap tahun.

Menurut Faisal, El Nino diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Namun, dampak paling besar justru muncul ketika fenomena tersebut bertemu dengan puncak musim kemarau, hasilnya bisa mengkhwatirkan.

“Yang perlu diwaspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Pada periode itu curah hujan akan jauh lebih rendah dibanding kondisi normal,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan wilayah yang paling terdampak meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Pada periode Juli hingga Oktober 2026, kawasan-kawasan tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan sektor pertanian.

Kekeringan berkepanjangan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, memburuknya kualitas udara, hingga ancaman gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas ekstrem.

Di sektor pangan, BMKG memperingatkan kemungkinan terganggunya pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko gagal panen akibat keterbatasan pasokan air.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan pola tanam, mengoptimalkan sistem irigasi, dan menjadikan informasi iklim sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

BMKG juga menyoroti pentingnya mitigasi di sektor perkotaan. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengendalian emisi kendaraan, memperluas penggunaan transportasi publik, serta membatasi aktivitas luar ruang ketika kualitas udara memburuk.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah diminta mengantisipasi potensi lonjakan kasus ISPA maupun gangguan kesehatan akibat suhu tinggi, termasuk heatstroke.

Faisal menambahkan, Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim yang berbeda. Karena itu, strategi mitigasi tidak bisa disamaratakan.

“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan informasi iklim dari BMKG agar kebijakan yang diambil sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing,” ungkapnya.

BMKG meminta pemerintah memasukkan risiko perubahan iklim ke dalam perencanaan ekonomi, ketahanan pangan, hingga pengelolaan energi. Sebab, kemarau panjang berpotensi menekan produksi pertanian memicu kenaikan harga pangan dan meningkatkan tekanan inflasi.

“Sebagai langkah antisipasi. Kami mendorong optimalisasi pengelolaan waduk, penguatan cadangan air, pemanfaatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta percepatan diversifikasi sumber energi,” tandasnya. (dul)