Kronologi OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita

HALLONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang yang diamankan, sebanyak tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Benar, KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup peristiwa tangkap tangan di Lombok Barat. Tim mengamankan 19 orang dan tujuh di antaranya malam ini dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi, Senin (20/7/2026).

Budi mengungkapkan, selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan kalangan swasta. Namun, identitas para pihak yang diterbangkan ke Jakarta masih belum dirinci.

“Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari Pemkab Lombok Barat dan juga beberapa dari pihak swasta. Detailnya nanti akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan awal,” ujarnya.

KPK menduga perkara yang sedang diusut berkaitan dengan penerimaan uang oleh Bupati Lombok Barat dalam proyek-proyek yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Selain mengamankan para pihak, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

“Sampai saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah, kemudian ada beberapa dokumen terkait lainnya yang masih akan didalami dalam pemeriksaan awal,” ungkapnya.

Budi juga meluruskan informasi yang beredar mengenai waktu penangkapan Bupati Lombok Barat.

Ia menegaskan Lalu Ahmad Zaini diamankan sejak pagi hari di rumah dinasnya, bukan setelah menghadiri kegiatan lain. ”Yang pasti bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan,” ujarnya.

Sementara pihak-pihak lain diamankan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Lombok Barat. Seluruhnya kemudian menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat sebelum sebagian diterbangkan ke Jakarta.

Hingga kini, KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Penyidik juga terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (dul)