Terungkap! OTT Bupati Lombok Barat Diduga Terkait Suap Proyek dan Gratifikasi

KPK mengungkap OTT Bupati Lombok Barat diduga terkait benturan kepentingan pengadaan, suap proyek, dan gratifikasi. Sejumlah tersangka telah ditetapkan.

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:15 WIB
Terungkap! OTT Bupati Lombok Barat Diduga Terkait Suap Proyek dan Gratifikasi
Bupati Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto/Hallonews

HALLONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengungkap dugaan perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjerat Bupati Lalu Ahmad Zaini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang disertai praktik suap proyek serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Perkara ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Menurut Budi, KPK telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun identitas mereka masih dirahasiakan.

Ia memastikan konstruksi perkara, kronologi operasi tangkap tangan, barang bukti yang disita, hingga nama-nama tersangka akan diumumkan dalam konferensi pers resmi KPK.

Sebelumnya, tim penindakan KPK menggelar OTT di Lombok Barat pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi itu, sebanyak 19 orang diamankan.

Dari jumlah tersebut, tujuh orang diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, seorang pihak lain yang diamankan di Jakarta juga turut diperiksa sehingga total delapan orang masih menjalani pemeriksaan.

Mereka yang diperiksa antara lain Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, seorang pihak swasta, serta tiga orang yang merupakan ajudan dan sopir bupati.

KPK masih mendalami peran masing-masing pihak sebelum menyampaikan secara lengkap konstruksi kasus kepada publik. Sementara perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. (dul)