Menteri PPPA Bongkar Rantai Penyebab Tragedi Sampang, Keluarga hingga Putus Sekolah Jadi Sorotan
Menteri PPPA mengungkap lemahnya pengasuhan keluarga, putus sekolah, dan miras menjadi pemicu tragedi kekerasan seksual anak di Sampang.

HALLONEWS.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkap hasil temuannya usai turun langsung menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Menurutnya, tragedi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh rangkaian persoalan sosial mulai dari keluarga yang tidak utuh, putus sekolah, perundungan, hingga minimnya pengawasan terhadap anak.
Arifah mengatakan peristiwa itu bermula pada November 2024 dan berlangsung berulang kali di enam lokasi berbeda. Korban merupakan anak di bawah umur yang berasal dari keluarga broken home.
Ayah dan ibunya telah berpisah, sementara sang ibu bekerja sebagai pekerja migran sehingga korban sejak usia tiga tahun diasuh oleh kakek dan neneknya.
“Saya datang langsung ke Sampang dan bertemu dengan korban. Anak ini berasal dari keluarga broken home, sejak kecil diasuh oleh kakek dan neneknya,” ujar Arifah saat ditemui di Rumah Dinas, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Korban sempat menempuh pendidikan di pesantren, namun memutuskan keluar setelah menjadi korban perundungan karena kondisi sepatunya yang dianggap tidak layak oleh teman-temannya.
Pengalaman tersebut, menurut Arifah, memberikan tekanan psikologis yang besar hingga korban enggan kembali bersekolah.
Setelah tidak lagi bersekolah, korban lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kondisi di rumah yang dinilai kurang nyaman karena pola pengasuhan yang keras membuat korban semakin sering berada di ruang publik tanpa pengawasan.
“Korban mengaku tidak berani bercerita karena takut. Di rumah juga sering mendapat perlakuan keras sehingga lebih memilih berada di luar,” katanya.
Arifah menjelaskan pelaku awalnya mendekati korban dengan berpura-pura mengajak membeli makanan sebelum akhirnya melakukan kekerasan seksual disertai ancaman penyebaran video.
Ancaman tersebut membuat korban tidak berani melapor sehingga aksi serupa terus berulang dan melibatkan semakin banyak pelaku.
Kasus itu baru terungkap ketika korban ditemukan setelah sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saat dimintai keterangan di kantor polisi, korban mengaku mengalami kekerasan seksual oleh 27 orang.
“Semua yang mendengar saat itu kaget. Polisi, keluarga, hingga petugas pendamping tidak menyangka jumlah pelakunya mencapai 27 orang,” ungkap Arifah.
Menurutnya, peristiwa paling berat terjadi di lokasi keenam, ketika korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh sepuluh pelaku dalam satu malam.
Dari seluruh pelaku, dua di antaranya merupakan orang dewasa, sementara sisanya masih berusia anak.
Usai mengunjungi Sampang, Arifah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, perlindungan terhadap saksi, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
Saat kunjungannya, sebanyak 13 pelaku telah diamankan aparat, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Arifah mengungkap para pelaku menggunakan nama samaran dalam grup WhatsApp sehingga proses identifikasi menjadi lebih sulit.
Selain fokus pada penegakan hukum, Arifah meminta Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang putus sekolah.
Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar pelaku diketahui tidak lagi mengenyam pendidikan dan terbiasa mengonsumsi minuman keras.
“Kalau sudah terbiasa minum minuman keras, potensi kriminalitas tentu meningkat karena mereka tidak sadar dengan apa yang dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam memastikan anak tetap bersekolah. Menurutnya, korban sebenarnya tidak terkendala biaya pendidikan, tetapi kehilangan motivasi belajar karena minimnya dorongan dari lingkungan keluarga.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Orang tua harus menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas agar mereka tidak kehilangan arah dan terhindar dari berbagai risiko sosial,” tegas Arifah. (agn/prn)
