Menkeu Purbaya Minta Penguatan Karantina Bertahap, Prioritaskan Biosekuriti dan Efisiensi Anggaran Negara

HALLONEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penguatan sistem karantina nasional harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang masih mengalami defisit. Meski demikian, pemerintah memastikan penguatan biosekuriti tetap menjadi salah satu prioritas untuk menjaga keamanan hayati dan mendukung kelancaran perdagangan.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menerima Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding beserta jajaran di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/7).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Barantin, mulai dari peningkatan sistem biosekuriti nasional, integrasi layanan ekspor-impor, hingga pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

“Karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru,” kata Purbaya.

Menurut Menkeu, langkah awal yang perlu diprioritaskan adalah memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar Indonesia. Pengawasan tersebut dinilai menjadi kunci mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang disiapkan, antara lain penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi layanan karantina.

Menanggapi rencana tersebut, Purbaya mendorong pemanfaatan infrastruktur pemindaian atau scanner secara bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Indonesia agar investasi pemerintah lebih efisien.

“Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Menkeu mengarahkan Barantin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memperkuat koordinasi teknis sebelum integrasi layanan diterapkan secara penuh.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan sistem, prosedur operasional, hingga mekanisme pertukaran data agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

Melalui sinergi antarlembaga tersebut, pemerintah berharap sistem biosekuriti nasional semakin kuat tanpa mengabaikan disiplin fiskal. Langkah itu juga diharapkan mampu memperlancar arus logistik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. (agn)