Gubernur Pramono Bongkar Fakta di Balik SDN Kebayoran Lama, Bangunan Lama Kini Diusut Tim Investigasi
Tak ingin persoalan bangunan sekolah kembali terjadi, Pramono Anung memerintahkan investigasi sekaligus memperketat pengawasan proyek di Jakarta.
HALLONEWS.ID – Kerusakan parah bangunan SDN 09 dan SDN 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi titik balik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengevaluasi sistem pengawasan pembangunan gedung sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi.
Karena itu, ia memutuskan membentuk tim investigasi dan tim inventarisasi guna menelusuri penyebab kerusakan bangunan sekaligus memetakan kondisi sekolah-sekolah lain yang berpotensi mengalami masalah serupa.
Menurut Pramono, hasil peninjauan langsung menunjukkan adanya kerusakan pada struktur bangunan yang diduga berkaitan dengan kondisi rangka konstruksi.
Ia menilai persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh agar tidak terulang pada proyek pembangunan berikutnya.
“Kalau melihat kondisi rangkanya, terlihat ada bagian yang masih baik, tetapi ada juga yang sudah mengalami korosi. Semua itu harus diteliti agar kita mengetahui penyebab sebenarnya,” kata Pramono kepada wartawan Jumat (24/6/2026).
Pramono menegaskan evaluasi tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan.
Ia juga meminta sistem pengawasan proyek diperkuat dengan melibatkan dinas yang memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi.
“Dinas Pendidikan selama ini berperan sebagai pengguna gedung, bukan institusi yang memiliki tugas utama mengawasi pekerjaan konstruksi,” ujar Pramono.
Lanjutnya, karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Dinas Bina Marga, serta tim teknis lainnya untuk mengawal proses pembangunan sejak awal hingga selesai.
Langkah tersebut diambil agar kualitas pekerjaan benar-benar terjaga dan penggunaan anggaran publik memberikan hasil yang optimal.
Selain membentuk tim investigasi, Pramono juga meminta dilakukan inventarisasi terhadap kondisi sekolah-sekolah lain di Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi lebih dini apabila terdapat bangunan yang memerlukan penanganan segera,” tandasnya.
Ia mengaku tidak ingin menunggu munculnya laporan kerusakan baru sebelum pemerintah mengambil tindakan.
Selain itu, dalam rapat yang digelar sebelumnya, Pemprov DKI juga memutuskan mempercepat pembangunan empat sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak. Keempat proyek tersebut akan dibiayai melalui kombinasi dana KLB dan APBD Perubahan dengan total anggaran sekitar Rp249 miliar.
Tahapan awal dimulai dengan penghapusan aset bangunan lama, dilanjutkan penunjukan pelaksana pekerjaan dan pengawasan teknis. Pemerintah menargetkan proses pembangunan fisik dimulai paling lambat September 2026.
“Seluruh kontraktor yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik,” tegas Pramono.
Ia tidak ingin proyek pembangunan sekolah kembali menyisakan persoalan kualitas yang merugikan dunia pendidikan.
“Pendidikan merupakan prioritas yang tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya pengawasan proyek,” ucap Pramono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan laporan warga menjadi masukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“DPRD akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disepakati,” tukas Rany. (fer)
