Delegasi Dunia Apresiasi Pembinaan Berbasis Kearifan Lokal di Lapas Bangli dan Bapas Karangasem

HALLONEWS.ID – Praktik pembinaan narapidana berbasis kearifan lokal di Indonesia mendapat sorotan positif dari dunia internasional. Sejumlah delegasi dari berbagai negara memuji pendekatan tersebut usai mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli dan Griya Abhipraya Dharma Laksana milik Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Karangasem, Jumat (17/4).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Bali pada 14–17 April 2026. Tidak sekadar seremonial, para delegasi diajak melihat langsung implementasi sistem pembinaan dan pembimbingan di Indonesia yang mengintegrasikan nilai budaya lokal.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan karya warga binaan yang mencerminkan hasil pembinaan sekaligus kreativitas mereka. Delegasi kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Lapas Narkotika Bangli, mulai dari Sarana Asimilasi dan Edukasi, layanan kesehatan, hingga unit kegiatan kerja produktif yang menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian.

Kunjungan dilanjutkan ke Griya Abhipraya Dharma Laksana di Karangasem. Di lokasi ini, para klien pemasyarakatan mendapatkan pembimbingan melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan pelatihan vokasional dengan nilai-nilai budaya lokal, bekerja sama dengan Yayasan Pesraman Guru Kula.

Respons positif pun datang dari para peserta internasional. Mereka menilai pendekatan berbasis budaya yang diterapkan Indonesia memberikan perspektif baru dalam sistem pemasyarakatan global.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang bagaimana menggabungkan nilai budaya dalam proses pembinaan dan pembimbingan,” ujar Ayyub, perwakilan dari Singapore Prison Service.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu rujukan praktik pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Di tengah tantangan global seperti overkapasitas dan tingginya angka residivisme, pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai mampu menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara resmi membuka The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 di Bali International Convention Center, Selasa (14/4). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan modern tidak lagi berfokus pada pemenjaraan semata.
“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegas Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam penutupan kongres menyebut forum ini mencerminkan pergeseran penting dalam kebijakan global sistem peradilan pidana.

“Kongres ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara, sekaligus memperkaya perspektif dalam pelaksanaan pembinaan yang lebih efektif,” ujarnya.

Diketahui, kongres ini diikuti lebih dari 400 peserta dari 44 negara, yang terdiri dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang pemasyarakatan. Selama empat hari, berbagai agenda digelar, mulai dari sesi pleno, diskusi tematik, hingga pertukaran praktik terbaik.

Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di berbagai negara. (gin)