Dewan Ungkap 3 PR Lama Jakarta yang Masih Membebani Pram-Rano
Meski mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang diklaim mencapai 97 persen penyelesaian program, DPRD DKI mengingatkan bahwa persoalan banjir, kemacetan, dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintahan Pramono Anung–Rano Karno.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menunjukkan kinerja yang relatif solid.
Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan hingga akhir masa jabatan.
“Tiga persoalan klasik Jakarta banjir, kemacetan, dan kemiskinan harus ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan,” katanya dalam keterangan dikutip pada Minggu (22/2/2026).
Meski demikian, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diklaim telah mencapai 97 persen program terselesaikan dalam setahun terakhir.
Sisanya, kata dia, masih dalam tahap proses dan perlu dikawal secara konsisten agar tidak terhambat persoalan teknis birokrasi.
“Ketiganya dinilai menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah dalam menjawab kebutuhan riil warga ibu kota,” ujarnya.
Selain itu, dalam konteks pengendalian banjir, Wibi menekankan pentingnya normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Ia menilai pendekatan tambal sulam tidak cukup untuk memutus siklus banjir tahunan yang terus membebani warga Jakarta.
Sementara itu, untuk mengurai kemacetan, Wibi mendorong penguatan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.
Ia secara khusus menyoroti perluasan layanan TransJakarta hingga kawasan penyangga melalui skema Trans-Jabodetabek.
“Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi,” tuturnya.
Adapun dalam upaya menekan angka kemiskinan, keberlanjutan dan perluasan Kartu Jakarta Pintar menjadi sorotan utama.
Wibi menilai kebijakan mempertahankan bahkan menambah kuota KJP merupakan sinyal kuat bahwa pembangunan Jakarta tetap berpihak pada kelompok rentan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penyelesaian tiga persoalan tersebut tidak hanya bertumpu pada kebijakan, tetapi juga memerlukan penguatan sistem birokrasi internal.
“Penerapan merit system di setiap organisasi perangkat daerah dinilai krusial agar kinerja pemerintahan berjalan harmonis dan efektif,” tukasnya.
Wibi memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi publik secara aktif.
“Sinergi legislatif dan eksekutif mampu mewujudkan visi Jakarta yang lebih humanis kota yang bebas banjir dan macet, memiliki ruang publik yang layak, serta memberikan akses pendidikan yang adil bagi warganya sebagai fondasi menuju kota global,” pungkasnya. (fer)
