Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru BK di SMAN 4 Cibinong Jadi Sorotan, Korban Diduga Lebih dari Satu

HALLONEWS.ID – Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang oknum guru Bimbingan Konseling (BK) di SMAN 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, tengah menjadi sorotan masyarakat.

Peristiwa tersebut menuai keprihatinan karena diduga terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa korban dalam kasus ini diduga tidak hanya satu orang.

Dugaan tersebut muncul setelah salah satu siswi memberanikan diri menyampaikan pengakuannya terkait tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh oknum guru tersebut.

Dari pengakuan itu, muncul keterangan lain yang mengarah pada adanya korban tambahan dengan pengalaman serupa.

Dugaan tindakan asusila itu disebut terjadi saat sesi bimbingan konseling berlangsung di area sekolah.

Ruang konseling yang seharusnya digunakan sebagai tempat siswa mendapatkan pendampingan dan perlindungan psikologis justru diduga disalahgunakan untuk tindakan yang membuat korban merasa takut dan tertekan.

Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pihak sekolah maupun instansi terkait mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Masyarakat berharap proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan mengutamakan perlindungan terhadap korban.

Kapolsek Cibinong, Kompol Jony Handoko, membenarkan adanya laporan mengenai insiden yang menimpa murid SMAN 4 Cibinong tersebut.

”Kemarin Bhabinkamtibmas sudah mengecek ke lokasi dan saya juga mendapatkan informasi mengenai murid SMAN 4 Cibinong yang mendapatkan perlakuan pelecehan,” ujar Handoko saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).

Terduga pelaku merupakan seorang guru bimbingan konseling (BK) di sekolah tersebut yang berinisial M.

Selain penanganan hukum, para korban juga dinilai membutuhkan pendampingan psikologis agar dapat memulihkan kondisi mental dan emosional akibat trauma yang dialami.

Apabila terbukti melakukan pelecehan seksual atau tindakan asusila terhadap siswa, oknum guru dapat dikenakan sanksi administratif, etik, hingga pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain, sanksi administratif berupa

pemberhentian sementara dari tugas mengajar, pencopotan jabatan hingga

pemecatan tidak hormat sebagai tenaga pendidik.

“Berdasarkan informasi, status M sebagai tenaga pendidik kini terancam diberhentikan setelah adanya laporan terkait dugaan tindakan tidak terpuji tersebut,” kata salah satu Kasie di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ia juga dapat dikenai pelanggaran kode etik profesi pendidik, karena menyalahgunakan wewenang dan merusak kepercayaan siswa.

Sumber di Dinas pendidikan ini menegaskan, oknum guru ini juga telah membuat surat pernyataan dan mengakui perbuatannya.

Saat ini, pihak sekolah masih menunggu keputusan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan terkait sanksi administratif final bagi oknum guru tersebut.

Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun pasal pidana lain yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Ancaman hukuman dapat berupa, pidana penjara, denda, hingga pemberatan hukuman apabila pelaku merupakan tenaga pendidik atau memiliki hubungan kuasa terhadap korban.

”Korban sudah membuat laporan ke PPA Polres Bogor. Karena penanganan kasus perempuan atau pelecehan berada di bawah kewenangan Polres, agar lebih efektif,” jelasnya.

Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara mental maupun sosial.

Beberapa dampak yang sering dialami korban antara lain, trauma dan ketakutan berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan dan depresi, sulit berkonsentrasi saat belajar hingga menurunnya prestasi akademik serta ketakutan untuk datang ke sekolah dan sulit mempercayai orang lain, terutama figur otoritas.

Dalam beberapa kasus, korban juga memilih menutup diri karena takut mendapat tekanan sosial atau stigma dari lingkungan sekitar.

Karena itu, pendampingan psikologis, dukungan keluarga, serta perlindungan dari pihak sekolah dan aparat penegak hukum menjadi hal penting dalam proses pemulihan korban.

Masyarakat berharap pihak sekolah, dinas pendidikan, dan aparat berwenang segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.

Penanganan yang serius dinilai penting agar lingkungan pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. (opy)