Kenaikan Tarif Transjakarta Disorot, Rio Sambodo: Harus Dibarengi Layanan Lebih Baik
DPRD DKI Jakarta menilai kenaikan tarif Transjakarta hanya layak dilakukan jika dibarengi peningkatan kualitas layanan, integrasi antarmoda, serta kajian menyeluruh mengenai subsidi dan kemampuan masyarakat.
HALLONEWS.ID – Wacana penyesuaian tarif Transjakarta dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menegaskan kenaikan tarif hanya layak dilakukan apabila diikuti peningkatan pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh pengguna.
Menurut Rio, masyarakat pada dasarnya dapat menerima kebijakan penyesuaian tarif selama pemerintah mampu menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih baik.
“Kalau memang kualitas pelayanannya meningkat secara nyata, tentu itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Namun masyarakat harus merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Rio kepada Hallonews.id, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan peningkatan kualitas layanan tidak hanya menyangkut kondisi armada, tetapi juga mencakup kenyamanan halte, ketepatan waktu, keamanan perjalanan, serta kemudahan perpindahan antarmoda.
Rio menilai integrasi Transjakarta dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan Mikrotrans menjadi faktor penting dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan menarik minat masyarakat.
Menurutnya, konektivitas antarmoda yang semakin baik akan menghemat waktu tempuh, menekan biaya perjalanan, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Integrasi akan menghemat waktu perjalanan, menekan biaya transportasi, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas,” ujarnya.
Di sisi lain, Rio mengakui peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menghadapi tantangan fiskal, mulai dari efisiensi anggaran hingga kebutuhan pendanaan berbagai program pelayanan publik.
Karena itu, pembahasan mengenai penyesuaian tarif harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, besaran subsidi, serta kemampuan masyarakat.
“Subsidi transportasi publik selama ini menjadi instrumen penting agar layanan tetap terjangkau,” jelas Rio.
“Namun, evaluasi terhadap skema pembiayaan tetap perlu dilakukan agar keberlanjutan layanan dapat terjaga,” pungkasnya. (fer)
