Menhub Siapkan Jurus Redam Lonjakan Arus Balik

HALLONEWS.ID – Kementerian Perhubungan menggeser fokus layanan angkutan Lebaran 2026. Setelah puncak arus mudik Lebaran 2026 terlewati, perhatian kini diarahkan penuh pada arus balik—fase yang kerap lebih rawan jika tak diantisipasi dengan presisi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin evaluasi arus mudik di kantor PT ASDP Indonesia Ferry di Merak, Banten, Minggu (22/3/2026). Hasil evaluasi menegaskan, sistem harus bergerak lebih cepat, lebih adaptif, dan minim toleransi terhadap potensi kemacetan.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Sekarang fokus kita memastikan arus balik lebih terkendali, dengan respons yang lebih cepat dan strategi yang lebih matang,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi dalam keterangan resmi.

Sorotan utama jatuh pada mekanisme tiba–bongkar–berangkat (TBB). Skema ini dinilai belum optimal saat mudik karena baru efektif di 3–4 dermaga. Ke depan, Kementerian Perhubungan menargetkan perluasan hingga 5–6 dermaga agar kapasitas layanan meningkat dan antrean bisa ditekan sejak awal.

Langkah taktis lain juga disiapkan. Aktivasi TBB akan dipercepat saat terjadi lonjakan kendaraan, disertai simulasi kapasitas layanan untuk memastikan skenario darurat bisa langsung dijalankan tanpa jeda. Di sisi operasional, potensi “crossing” di Bakauheni—yang kerap menghambat proses bongkar muat—menjadi titik krusial yang harus dijaga tetap steril.

Jika tekanan kendaraan melonjak di luar prediksi, pemerintah membuka opsi jalur alternatif melalui lintas Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS). Ini menjadi katup pengaman untuk mencegah penumpukan ekstrem di lintas utama Merak–Bakauheni.

Pemantauan lapangan juga ditingkatkan. Drone akan digunakan untuk membaca kondisi antrean secara real-time, terutama di kawasan Bakauheni. Data visual ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, bukan sekadar reaktif setelah kemacetan terjadi.

Dari sisi hulu, pengendalian kendaraan diperketat lewat optimalisasi buffer zone dan rest area dengan skema delaying system. Bersama Korlantas Polri, kendaraan akan ditahan sebelum masuk pelabuhan guna menghindari overkapasitas di area inti.

Titik-titik rawan turut diidentifikasi, termasuk area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang kerap memicu perlambatan. Sementara di kawasan penyangga seperti Indah Kiat, rekayasa operasional akan diperkuat, termasuk kemungkinan pelebaran akses bongkar muat agar arus kendaraan tidak saling berpotongan.

Persoalan tiket juga tak luput dari koreksi. Pemerintah mendorong perluasan radius pembelian tiket lebih dari 4 kilometer dari pelabuhan untuk mengurai kepadatan di titik kritis. Sistem tiket Ferizy pun diperketat dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket.

“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan dan ketertiban,” kata Dudy.

Meski berbagai skenario disiapkan, satu hal ditegaskan: keselamatan tetap di atas segalanya. Kelancaran arus balik penting, tetapi tidak boleh mengorbankan aspek keamanan.

“Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan keputusan di lapangan. Kita ingin masyarakat pulang dengan aman, bukan sekadar cepat,” kata Dudy. (gaa)