Pasca Bentrok Maut di Menteng, DPRD Sindir Pemprov DKI: Kok Bisa Kecolongan?
DPRD DKI Jakarta menilai seluruh perangkat kewilayahan kecolongan saat peristiwa bentrok di Menteng Jakarta Pusat dan meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat deteksi dini.
HALLONEWS.ID – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat keamanan memperkuat sistem deteksi dini menyusul bentrokan yang menewaskan korban jiwa di Jalan Tambak I, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Wakil rakyat mengingatkan konflik serupa tidak boleh berkembang menjadi gesekan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai peristiwa yang bermula dari keributan di sebuah gerobak nasi uduk menunjukkan lemahnya pencegahan di tingkat kewilayahan.
“Kok bisa sampai kecolongan seperti itu?” kata Inggard usai memimpin rapat kerja Komisi A bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, Jakarta memiliki perangkat kewilayahan yang lengkap, mulai dari RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah hingga camat. Seluruh unsur tersebut seharusnya mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini sebelum berkembang menjadi bentrokan.
“Semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai sudah ada gejala tetapi dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Inggard juga menyoroti pentingnya pendataan terhadap warga pendatang melalui koordinasi RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya potensi konflik di lingkungan permukiman.
“Kalau seluruh perangkat bekerja dengan baik, saya yakin Jakarta akan semakin kondusif dan potensi tawuran maupun konflik yang mengarah pada isu SARA bisa dicegah,” katanya.
Selain upaya pencegahan, Komisi A juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik.
“Membawa senjata tajam saja sudah harus ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera,” tegas Inggard.
Pernyataan tersebut merespons bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak I, Pegangsaan, Menteng, Minggu (26/7/2026). Berdasarkan penyelidikan sementara kepolisian, keributan bermula ketika sekelompok orang datang membeli sarapan di gerobak nasi uduk. Diduga karena tidak puas dengan pelayanan, mereka menggeber sepeda motor sebelum pergi.
Kelompok itu kemudian kembali dengan membawa sejumlah rekannya dan merusak gerobak pedagang nasi uduk. Aksi tersebut memicu kemarahan warga sekitar hingga terjadi bentrokan yang meluas dan mengakibatkan korban jiwa.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui program cooling system bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Kami juga memprioritaskan program mitigasi potensi konflik sosial, termasuk tawuran, serta memperkuat moderasi beragama melalui program Kesbangpol maupun FKUB,” ujar Matsani. (iin)
