Prabowo Buka Peluang Kantin Sekolah Terlibat Program MBG
Presiden Prabowo membuka peluang pelibatan kantin sekolah dalam MBG, sementara pemerintah menyiapkan kajian dan evaluasi menyeluruh.
HALLONEWS.ID – Pemerintah membuka peluang perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari penyaluran makanan kepada siswa. Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh opsi dikaji secara matang sebelum diputuskan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden tidak membatasi pelaksanaan MBG hanya melalui satu mekanisme. Menurutnya, Prabowo memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengembangkan alternatif yang dinilai lebih efektif.
“Pak Presiden tadi mengatakan silakan dikaji kalau ada alternatif lain, boleh. Jadi jangan hanya satu pilihan dalam skema pelaksanaannya,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Meski demikian, Agustina menjelaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam aturan tersebut, distribusi makanan masih dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, skema melalui SPPG masih menjadi mekanisme resmi yang berlaku saat ini. Namun pemerintah tetap membuka kemungkinan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.
Agustina menegaskan Presiden Prabowo meminta setiap usulan kebijakan disertai kajian yang kuat, mulai dari aspek regulasi, efektivitas, hingga dampaknya terhadap kualitas layanan program.
“Setiap pilihan kebijakan harus dikaji dengan baik, memiliki dasar yang jelas, lalu dilaporkan kembali kepada Presiden sebelum diputuskan,” katanya.
Pembenahan Pelaksanaan MBG
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
Menurut Zulhas, masa evaluasi akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan, menyusun solusi, serta merapikan tata kelola program agar implementasinya berjalan lebih optimal.
“Kami meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan MBG,” ujar Zulhas.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan skema Program Makan Bergizi Gratis ke depan. (agn)
