Pusat dan Daerah Percepat KSPEAN Papua Demi Wujudkan Lumbung Pangan Nasional

HALLONEWS.ID – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mempertegas sinergi untuk mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan sebagai fondasi baru ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi Indonesia bagian timur.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden Bidang Pangan se-Provinsi Papua yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Nurofiq, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Gubernur Papua, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Papua.

Rapat ini menjadi tindak lanjut dari koordinasi tingkat kabupaten yang sebelumnya digelar di Merauke. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan pangan strategis di Papua.

Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan pemerintah berkomitmen membangun sektor pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan ialah menyederhanakan regulasi pupuk bersubsidi dari 145 aturan menjadi hanya tiga regulasi utama agar petani lebih mudah memperoleh pupuk.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat program pencetakan satu juta hektare sawah di kawasan Wanam, Merauke, sebagai bagian dari strategi memperkuat produksi pangan nasional.

“Presiden menginginkan Papua mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri. KSPEAN Papua Selatan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Papua, tetapi juga memperkuat pasokan pangan nasional,” ujar Menko Pangan dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (15/7/2026).

Dalam sesi dialog, para kepala daerah memaparkan besarnya potensi Papua di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih menghambat pengembangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, jaringan irigasi, transportasi logistik, alat dan mesin pertanian, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Pangan memastikan seluruh usulan akan dibahas dalam rapat kabinet sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua.

Pemerintah juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan daerah melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan sebagai pusat distribusi bantuan pemerintah sekaligus menjadi offtaker hasil panen petani dan nelayan. Skema tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan KSPEAN Papua Selatan diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. (agn)