Sejumlah Media Digital Bantah Jadi Mitra Pemerintah dalam Forum INMF
Sejumlah media digital dan kreator konten membantah klaim masuk dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Mereka menegaskan tetap independen dan tidak terafiliasi dengan Bakom RI
HALLONEWS.ID – Polemik terkait Indonesia New Media Forum (INMF) mencuat setelah sejumlah media digital dan akun kreator konten besar membantah pernyataan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia yang menyebut mereka sebagai mitra pemerintah dalam penyebaran informasi publik.
Kontroversi bermula dari konferensi pers Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, pada 6 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Qodari menyebut INMF sebagai forum kolaborasi bersama sekitar 40 kanal digital atau yang disebut sebagai new media untuk mendukung distribusi informasi pemerintah kepada masyarakat.
Bakom menyatakan kerja sama tersebut penting karena media baru dinilai memiliki jangkauan luas melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X.
Sejumlah nama yang disebut dalam daftar tersebut antara lain Narasi, Indozone, Bapak2ID, Folkative, Dagelan, Infipop, USS Feed, Kok Bisa?, hingga CXO Media.
Namun, setelah daftar tersebut beredar luas, sejumlah pihak langsung memberikan klarifikasi terbuka dan membantah keterlibatan mereka sebagai mitra pemerintah.
Melalui Narasi Newsroom, Narasi menegaskan tidak tergabung dalam INMF serta tidak menghadiri agenda maupun pertemuan Bakom pada 6 Mei 2026.
Mereka juga menekankan posisinya sebagai media independen yang terdaftar di Dewan Pers.
Pendiri Bapak2ID, James Jan Markus, turut menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menghadiri acara tersebut dan tidak memiliki afiliasi dengan forum yang dimaksud.
Klarifikasi serupa juga disampaikan melalui media sosial mereka dengan menegaskan tidak pernah menjalin kemitraan dengan Bakom RI.
Sementara itu, kanal Pandemic Talks menyatakan informasi mengenai keterlibatan mereka tidak sesuai fakta.
Mereka menegaskan tidak pernah direkrut oleh Bakom dan menyebut keterlibatan dalam INMF merupakan inisiatif independen komunitas media baru.
Pernyataan tegas juga datang dari NKSTHI yang menyatakan keluar dari INMF per 7 Mei 2026. Mereka menyebut nama kanal tersebut dicantumkan tanpa persetujuan dan tanpa adanya pembicaraan ataupun kesepakatan kerja sama dengan pemerintah.
Di sisi lain, klarifikasi disampaikan oleh akun Indozone yang menyebut INMF merupakan inisiatif mandiri untuk memperkuat jaringan antar media digital dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Deputi Bidang Kemitraan Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa tidak ada kontrak maupun kemitraan resmi yang mengikat media-media tersebut untuk mendukung pemerintah.
Menurutnya, istilah “mitra” yang digunakan hanya merujuk pada hubungan umum antara pemerintah sebagai penyedia informasi dan media sebagai pihak yang menyalurkan informasi kepada publik.
Ia juga menegaskan bahwa Bakom tetap menghormati independensi media.
Istilah homeless media sendiri digunakan untuk menggambarkan kanal digital yang beroperasi tanpa situs web resmi dan lebih mengandalkan media sosial sebagai platform utama distribusi konten.
Model kerja media semacam ini dinilai berbeda dari media konvensional, baik dari sisi distribusi informasi maupun pola pengelolaan redaksi.
Hingga kini, polemik terkait INMF masih menjadi perhatian publik. Sejumlah kanal digital memilih menegaskan posisi independen mereka di tengah berkembangnya narasi mengenai hubungan media baru dengan pemerintah. (opy)
