WFH ASN Setiap Jumat: Efisiensi Meningkat, Pengawasan Jadi Tantangan

HALLONEWS.ID – Kebijakan pemerintah yang menetapkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap hari Jumat menuai beragam tanggapan.

Kebijakan ini dinilai membawa dampak positif, namun juga menyisakan sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi kepada wartawan media ini Kamis (9/4/2026) memastikan, kontrol ketat akan diterapkan, walau ASN bekerja dari rumah.

Ia menegaskan, pertanggungjawaban atas pekerjaan yang diberikan diawasi secara ketat. Pihaknya telah menyiapkan pola yang ketat, dan ASN di lingkup Kota Bogor, tak bisa membuat alasan sesukanya.

“Sistim yang ketat. Ada sanksi yang tegas. Jangan coba main-main. Kami akan awasi terus pekerjaan yang dibebankan ke ASN. Laporannya harus jujur karena ada sistem yang mengawasinya,” tegas Denny.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyatakan bahwa kebijakan WFH layak didukung sebagai bagian dari upaya efisiensi dan transformasi sistem kerja.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya penerapan yang terukur dan pengawasan yang ketat.

Menurutnya, efektivitas kerja ASN selama WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme kontrol yang jelas.

Tanpa hal tersebut, kebijakan ini berisiko disalahgunakan dan berpotensi dianggap sebagai perpanjangan akhir pekan.

Selain itu, Trubus juga menyoroti kondisi di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital.

Hal ini dinilai dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan WFH secara merata di seluruh wilayah.

Tantangan lain yang muncul adalah pergeseran beban energi dari kantor ke rumah ASN. Peningkatan penggunaan listrik dan internet di rumah tangga dinilai perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik.

Ia memastikan bahwa unit layanan penting, seperti pusat rehabilitasi sosial, balai layanan, dan pusat pengaduan masyarakat, tetap beroperasi seperti biasa.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, kebijakan WFH ASN setiap Jumat diharapkan dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Pemerintah pun dituntut untuk memastikan kesiapan sistem, pengawasan, serta pemerataan infrastruktur agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai secara optimal. (opy)