300.000 Buruh Siap Turun ke Monas, Jumhur Hidayat Beberkan Rencana Besar May Day 2026
Aksi May Day 2026 diprediksi diikuti 300.000 buruh di Monas. Jumhur Hidayat ungkap tuntutan buruh mulai direspons pemerintah.
HALLONEWS.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 diprediksi akan berlangsung besar-besaran.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyebut sekitar 300.000 buruh dari berbagai daerah akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei mendatang.
Aksi ini menjadi momentum penting bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi sekaligus merespons sejumlah kebijakan pemerintah yang mulai mengakomodasi tuntutan buruh.
Menurut Jumhur, beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain rencana ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan, dorongan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengetatan aturan outsourcing.
“Beberapa harapan buruh mulai diterima pemerintah, seperti perlindungan nelayan, UU PPRT, hingga pembatasan outsourcing yang lebih ketat,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Jumhur juga mengungkapkan dirinya akan turun langsung memimpin aksi. Ia berencana mengoordinasikan sekitar 40 ribu buruh dari Jakarta yang akan bergerak menuju Monas menggunakan sepeda motor, bergabung dengan massa lain dari wilayah Jabodetabek yang datang menggunakan bus.
Aksi ini diperkirakan menjadi salah satu peringatan May Day terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan partisipasi lintas sektor pekerja.
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan hadir dalam peringatan Hari Buruh tahun ini. Kehadiran kepala negara dinilai sebagai sinyal positif atas perhatian pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.
Satgas PHK Disiapkan
Selain itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden.
Satgas ini diharapkan mampu mengantisipasi gelombang PHK serta menjaga stabilitas kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi.
“Satgas ini penting untuk memastikan ada langkah konkret dalam mencegah dan menangani PHK,” kata Jumhur.
Buruh juga mendorong pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha.
Momentum May Day 2026 pun diharapkan tidak hanya menjadi ajang aksi, tetapi juga titik temu antara pemerintah dan buruh dalam menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan. (agn)
